INDOSatu.co – BEKASI – Statemen menarik datang dari Nur Mahmudi Ismail. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (dulu Partai Keadilan) itu mengatakan, bahwa perlu adanya pencerahan kepada publik terkait makna oposisi dalam suatu pemerintahan. Oposisi adalah suatu hal yang baik dan perlu dibudayakan. Sendiri bukan berarti asal beda dan salah.
Pernyataan tersebut diungkapkan Nur Mahmudi Ismail saat menghadiri acara Reses Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro di Sport Center, Puri Gading, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/2).
“Oposisi itu dijamin dalam konstitusi negara kita,” kata Nur Mahmudi Ismail kepada INDOSatu.co, Jumat (11/2).
Selama ini, kata Nur Mahmudi, oposisi dianggap sebagai barang yang tabu. Bahkan, kata dia, karena dianggap berbeda dengan partai lain, pilihan yang dilakukan partai oposisi dianggap hanya mencari sensasi. Asal beda saja. “Padahal bukan itu tujuannya. Keberadaan oposisi itu sangat diperlukan. Harapannya, untuk menjaga keseimbangan agar pemerintah itu lurus jalannya,” kata dia.
Bagaimana dengan PKS? Selama ini, kata dia, posisi yang diambil PKS dalam beberapa hal tertentu memang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Namun, Nur Mahmudi meyakini bahwa sikap yang telah diambil PKS sudah melalui pertimbangan yang matang dan sudah berjalan pada rel yang tepat.
“Jadi, bukan asal beda ya, tapi karena PKS memang memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata mantan Menteri Kehutanan tersebut.
Di bagian lain masih dalam acara Reses Ketua DPRD Kota Bekasi tersebut, Nur Mahmudi juga punya keyakinan bahwa suara PKS pada pemilu legislatif (Pileg) 2024 akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Prediksi tersebut tidaklah berlebihan karena selama ini sikap PKS selalu berpihak kepentingan rakyat, kepentingan umat.
“Saya berdoa, semoga perolehan suara PKS pada Pileg 2024 mendatang akan naik secara signifikan,” kata mantan Walikota Depok dua periode itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro, dalam acara Reses-nya mengatakan, bahwa pada APBD 2022-2023 ini adalah tahun sekaligus program terakhir dari Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Karena itu, kata dia, tema yang paling tepat adalah menuntaskan program strategis yang telah dicanangkan selama kampanye 2018 yang lalu.
Dalam acara tersebut, Bang Choi, panggilan akrab Chairoman J. Putro lebih banyak bicara soal dampak yang dialami masyarakat akibat Pandemi Covid-19.
“Dan, dampak yang paling nyata adalah masalah ekonomi. Semua terpukul karena pandemi Covid-19 itu. Karena itu, program jaminan sosial perlu diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan harus tepat sasaran,” kata Bang Choi.
Sementara itu, Nur Azizah Tamhid, anggota Komisi VIII DPR RI dari F-PKS mengatakan, bahwa pemutakhiran data program jaminan sosial perlu terus diperbaiki. Harapannya, program tersebut tepat sasaran.
“Jangan sampai misalnya, yang kaya dapat bantuan sosial, sedangkan warga yang kurang mampu, malah nggak dapat. Terbalik itu namanya,” katanya.
Karena itu, kata Nur Azizah, terkait pemutakhiran data itu, peran Lurah sangat menentukan. Karena Lurah adalah pejabat pemerintahan terbawah. Dari Lurah disampaikan ke Camat dan ke Dinas Sosial. “Dengan cara seperti itu, insya Allah program jaminan sosial itu akan baik dan tepat sasaran,” kata Nur Azizah.
Acara Reses Ketua DPRD Kota Chairoman J. Putro memang terlihat istimewa, karena dihadiri banyak kalangan dari berbagai elemen.
Selain mantan Presiden PK Nur Mahmudi Ismail, juga Nur Azizah Tamhid (anggota Komisi VIII DPR RI, hadir pula Kepala Dinas Sosial Pemkot Bekasi Ahmad Yani, Sekcam Jatiasih Achmad Haris dan tokoh masyarakat. (Suf/red).
