INDOSatu.co – JAKARTA – Laporan Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) terhadap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian publik. Laporan itu terkait dugaan mark-up impor beras yang merugikan negara sampai triliunan rupiah.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) adalah salah satu pengamat ekonomi yang meminta agar KPK serius menindaklanjuti laporan dugaan mark-up yang ugal-ugalan tersebut.
”Dugaan mark-up harga beras ini begitu jelas, dan mudah ditelusuri. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor beras Indonesia pasa Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai 371,6 juta dolar AS. Artinya, realisasi harga impor beras di bulan Maret 2024 mencapai 655 dolar AS per ton,” kata Anthony Budiawan kepada INDOSatu.co, Selasa (9/7) malam.
Realisasi harga impor beras ini, kata Anthony, jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang hanya menawarkan harga 538 dolar AS per ton, atau lebih murah 117 dolar AS per ton dari realisasi harga beli Bulog.
Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus mark-up sebesar 117 dolar AS per ton itu terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dolar AS, atau sekitar Rp 8,5 triliun.
Jika Bulog menyangkal terjadinya penggelembungan harga impor beras itu, Anthony mengaku tidak kaget. Hanya saja, Anthony merasa lucu dengan alasan Bulog, bahwa perusahaan Vietnam Tan Long Group tidak pernah menyampaikan penawaran. Tan Long hanya mendaftarkan diri sebagai pemasok atau peserta tender.
”Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran? Ini yang pertama. KPK harus menelusuri sampai ke Tan Long Group, apakah benar mereka tidak menyampaikan penawaran,” kata Anthony.
Kedua, kata dia, ada indikasi Bulog telah menyampaikan pernyataan tidak benar, alias berbohong. Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mayoritas impor beras pada Maret 2024 justru berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton, disusul Thailand 142,65 ribu ton, Myanmar 76,61 ribu ton, Pakistan 61,57 ribu ton, dan India sebesar 100 ton.
Pertanyaannya, ungkap Anthony, siapa pemasok beras dari Vietnam tersebut? Apakah bukan Tan Long Group, perusahaan beras terbesar Vietnam? Karena itu, KPK wajib mengusut semua dokumen penawaran tender impor beras tersebut. Apakah ada konspirasi tender (pengkondisian) yang merugikan keuangan negara, itu yang perlu diselidiki KPK.
Ketiga, kata Anthony, dugaan mark-up konspirasi tender impor beras dapat dikonfrontasi dengan harga beras internasional yang sangat transparan. Harga beras Vietnam di pasar internasional turun terus sejak akhir tahun lalu.
Harga beras Vietnam dengan kualitas 5 persen broken per Maret 2024 hanya 585 dolar AS per ton, dan ternyata lebih mahal dari beras sejenis Thailand atau Pakistan, masing-masing sebesar 579 dan 581 dolar AS per ton.
Sedangkan untuk kualitas beras 25 persen broken, harga beras Vietnam jauh lebih mahal dari Thailand: harga beras Vietnam 557 dolar AS per ton, dan harga beras Thailand hanya 530 dolar AS per ton.
Karena itu, realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai 655 dolar AS per ton secara nyata sangat ketinggian, sehingga merugikan keuangan negara dan karena itu bisa masuk tindak pidana korupsi.
Pada akhirnya, kata Anthony, harga beras impor yang ketinggian tersebut akan dibebankan kepada masyarakat dengan harga beras yang lebih tinggi. Karena itu, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab, termasuk apakah Presiden Jokowi mengetahui atau bahkan merestui “kerugian negara” itu? (adi/red)
