INDOSatu.co – JAKARTA — Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan, jika PPKM Darurat dipandang pemerintah harus dilakukan demi kebaikan rakyat, hal itu bisa saja dilakukan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan perekonomian rakyat dengan memberikan bantuan secepatnya dan secukupnya.
‘’Agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena kalau hal ini tidak dilakukan maka banyak orang yang akan kelaparan dan itu jelas akan bisa memicu bagi terjadinya pembangkangan dan krisis sosial, hal itu jelas tidak kita inginkan,’’ ujar dia dalam keterangannya, Rabu (21/7).
Dia melanjutkan, hal itu juga menjadi tugas negara serta pemerintah berdasarkan konstitusi untuk melindungi rakyatnya, baik karena pandemi maupun ekonomi. Pasalnya, dia mencatat, masih ada kemungkinan warga yang tidak masuk ke daftar penerima BLT dari pemerintah.
“Padahal mereka sangat membutuhkan. Maka diharapkan partisipasi masyarakat terutama pengurus masjid di tingkat RT dan atau RW agar dapat menghimpun dana zakat infak dan sedekah (ZIS),’’ jelas dia.
Namun demikian, jika nyatanya pemerintah sudah tidak melanjutkan lagi PPKM darurat ataupun melonggarkannya, warga dia minta untuk dituntut dan menghormati protokol kesehatan yang ada. Untuk menegakkannya, pihak aparat, kata dia, bisa diterjunkan ke berbagai lokasi yang mungkin bisa terjadi kerumunan.
“Asalkan dengan santun dan humanis agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang ada. Di samping itu kita mengharapkan agar pemerintah dan tokoh masyarakat serta media massa dan sosial bisa terus mendorong masyarakat untuk tetap menghormati protokol kesehatan yang ada,’’ jelas dia.
Anwar menegaskan, hal ini perlu disadari sebaik-baiknya oleh semua kalangan. Karena, tidak hanya membawa kebaikan pada yang bersangkutan atau keluarganya saja, melainkan, juga bisa bermanfaat bagi orang lain dan masa depan bangsa. (*)
