MENYUSUL keputusan PBNU menerima tawaran Jokowi untuk mengelola tambang, kini Muhammadiyah juga mengikuti langkah PBNU tersebut. Kedua ormas Islam terbesar ini seperti merasa mempunyai “panggilan” moral untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) pertambangan dengan dalih untuk meminimilasasi dampak kerusakan.
Saking merasa pentingnya keterpanggilan itu, Muhammadiyah bahkan mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan pertambangan dan urgensi transisi berkeadilan, yang terlampir dalam Surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 077/I.1/F/2024 Tanggal: 3 Muharam 1445 H/9 Juli 2024 M.
Dalam risalah pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang yang ramah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat banyak disampaikan maksud baik dan kemampuan SDM yang dimiliki Muhammadiyah serta anjuran dakwah diluar sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalih Muhammadiyah sebagaimana yang tertulis dalam risalah tersebut, dalam butir ketiga sampai butir ke delapan, disebutkan bahwa:
Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya. Pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.
Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam. Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.
Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.
Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.
Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.
Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha “not for profit” dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.
Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP. (Ketua), Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. (Sekretaris), dengan anggota Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., Drs. H. Ahmad Dahlan Rais, M.Hum., Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., dan Dr. Arif Budimanta.
Lalu adakah yang salah dengan ketepanggilan moral tersebut, tentu tidak dan itu seharusnya, karena memang Muhammadiyah dilahirkan dalam rangka memperbaiki moralitas. Hal itu sejalan dengan misi kenabian, bahwa tidaklah diutus Nabi dan rasul, kecuali dalam rangka memperbaiki akhlak. Namun sayangnya pilihan sektor tambang itu tidak juga dilakukan oleh Muhammadiyah di sektor lain.
Padahal, sektor tersebut seringkali yang dihadapi masyarakat kecil, misalkan banyak masyarakat kecil, pedagang dan ojol yang terjerat kredit riba dengan bunga pinjaman yang tinggi. Mengapa Muhammadiyah tidak mendirikan bank Syariah Muhammadiyah dengan modal yang mereka tarik dari BSI belum lama ini? Sehingga dalih Muhammadiyah yang dituangkan dalam fatwa majelis tersebut lebih terkesan menjadi pembenar langkah Muhammadiyah mengambil sektor tambang tersebut.
Terlebih, jika melihat komposisi CEO yang diamanahi, tidak ada satupun dari mereka yang mempunyai pengalaman dalam mengelola tambang, sehingga butir kelima dalam risalah tersebut menjadi jawaban, ketertarikan dan ketidakmampuan dalam mengelola tambang. Terkesan Muhammadiyah hanya akan menjadi “broker” permainan di sektor tambang.
Keputusan Muhammadiyah untuk terjun ke bisnis pertambangan telah memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat, terutama di internal Muhammadiyah. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai upaya organisasi untuk memperluas cakupan kegiatannya dan meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, di sisi lain, banyak yang mempertanyakan konsistensi keputusan ini dengan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Muhammadiyah.
Tarik tambang antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai sosial ini menjadi sorotan utama. Publik bertanya-tanya, apakah Muhammadiyah siap menanggung risiko kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang seringkali menyertai aktivitas pertambangan? Bagaimana organisasi ini akan memastikan bahwa keuntungan dari bisnis tambang digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan umat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin menguat ketika kita melihat potensi konflik kepentingan yang bisa muncul di dalam internal organisasi. Apakah semua pihak di Muhammadiyah sependapat dengan keputusan ini? Bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian akan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan?
Muhammadiyah perlu memberikan penjelasan yang transparan dan meyakinkan kepada publik mengenai alasan di balik keputusan ini. Organisasi juga harus merumuskan strategi yang jelas untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga, dan Muhammadiyah harus menjaga agar aset ini tidak terkikis akibat keputusan bisnis yang kontroversial.
Bagi saya yang pernah dibesarkan dalam lingkungan Muhammadiyah, ini semakin mempertegas terjadi pergeseran nilai dalam ber Muhammadiyah, sehingga pesan KH Ahmad Dahlan yang fonomenal, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah, setidaknya tidak berlaku dalam pilihan pengelolaan sektor tambang tersebut.
Hal ini lebih terkesan hidup-hidupilah Muhammadiyah dan carilah penghidupan di Muhammadiyah. Bahkan, juga hadits yang mengatakan serahkan urusan pada ahlinya, tidak berlaku dalam pilihan ini, yang penting ambil dulu, dengan pertimbangan pertimbangan absurd yang menjadi pembenar. Semoga masih ada telinga, mata dan hati yang rela mendengarkan nasehat ummat untuk kebaikan masyarakat. (*)
M. Isa Ansori;
Penulis adalah Kolumnis dan Akademisi, tinggal di Surabaya, Jawa Timur.
