INDOSatu.co – JAKARTA – Menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 16 Februari 2023 mendatang, bursa calon Ketua Umum PSSI makin menghangat. Tidak hanya sejumlah praktisi sepak bola yang mulai kasak-kusuk, kalangan Istana Negara pun mulai buka suara. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, dikabarkan dua menteri Jokowi, yakni Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Pemuda Zainuddin Amali, akan maju menjadi calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI mendatang.
Beredarnya isu majunya dua menteri Jokowi untuk merebut posisi Ketua dan Wakil Ketua PSSI itu tentu saja mengundang reaksi berbagai pihak. Bukan saja hal itu dinilai menyalahi aturan perundang-undangan, tapi juga menyalahi statuta PSSI sendiri.
“Dulu Letjen Edy Rahmayadi diminta mundur dari Ketua Umum PSSI karena terpilih jadi Gubernur Sumut. Eh, kini kok malah ada menteri aktif yang mau mencalonkan diri jadi Ketua PSSI. Apa ini gak tambah rusak?” ujar Lieus dalam rilis resmi yang dikirim ke redaksi INDOSatu.co, Ahad (15/1) malam.
KLB PSSI itu diselenggarakan sebagai salah satu rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) akibat tragedi di Stadion, Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan nyawa suporter itu.
Meski Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan tidak ada campur tangan dan agenda terselubung dari pemerintah dalam KLB PSSI nanti, namun kabar yang beredar justru sebaliknya.
“Amali dan Erick Tohir dikabarkan akan maju sebagai calon. Ini bagaimana? Mereka masih menteri aktif dan salah satunya dari partai politik. Lha, itu artinya akan ada politisasi PSSI. UU di Indonesia memang tidak secara tegas melarang menteri atau pejabat negara jadi Ketua Cabang Olahraga. Tapi kalau Amali yang Menpora maju jadi ketua atau wakil ketua PSSI, terus cabang olahraga lainnya siapa yang ngopeni?,” tanya aktivis Tionghoa itu.
Ditegaskan Lieus, keinginan untuk membawa sepakbola Indonesia menjadi lebih baik di masa depan bukan hanya keinginan pemerintah, tapi juga keinginan semua rakyat Indonesia. “Tapi itu tidak berarti harus menteri yang duduk jadi Ketua PSSI. Masih banyak orang yang berdedikasi dan berkemampuan di negeri ini. Beri mereka kesempatan,” beber Lieus.
Dijelaskan Lieus, dalam konteks pembinaan olahraga di Indonesia memang Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 Tahun 2005 tidak melarang adanya rangkap jabatan untuk posisi Ketua Umum federasi cabang olahraga. Sebagaimana tercantum pasal 40 UU SKN, hanya ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) beserta organisasi turunannya seperti KONI daerah yang tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
Namun, tambah Lieus, meski UU tidak melarang, tapi rangkap jabatan itu, apalagi dengan orang yang sibuk ngurusi kementerian, sangat tidak baik. Menteri itu banyak tugasnya dan PSSI itu bukan kerja sampingan. Jadi masalahnya menteri itu kredibel apa tidak.
“Apakah menteri yang mau jadi calon Ketua Umum PSSI itu mengerti sepak bola, berkemampuan dan berintegritas membangun sepakbola Indonesia ke arah yang lebih baik atau tidak?,” tanya Lieus.
Karena itu, Lieus berharap KLB PSSI Februari nanti betul-betul dilaksanakan untuk menyelamatkan persepakbolaan nasional, bukan untuk kepentingan politik partai atau kelompok.
“KLB harus dilaksanakan tanpa dicampuri oleh kepentingan politik apapun. KLB PSSI itu harus bisa memilih orang yang benar-benar mengerti sepak bola, berintegritas, profesional, bertanggungjawab dan bebas dari konflik kepentingan,” tegas Lieus.
Disinggung siapa orang yang memiliki kriteria itu, Lieus dengan terus terang menyebut nama LaNyalla Mattaliti salah satunya. “Ketua DPD itu, selain pernah menjabat Ketua Umum PSSI, adalah orang yang berintegritas dan profesional,” tegas Lieus. (adi/red)
