INDOSatu.co – JAKARTA – Kasus dugaan mega korupsi di Pertamina benar-benar sudah merisaukan penghuni lembaga wakil rakyat. Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak, Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat dan bersikap progresif dalam menangani kasus korupsi Pertamina tersebut.
Penanganan progresif tersebut penting dilakukan agar kasus tersebut tidak menjadi ‘bola liar’ yang dapat menimbulkan kebingungan dan hoaks di masyarakat. Apalagi, nilai korupsi di BUMN perminyakan tersebut luar biasa besarnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan, setelah menetapkan tujuh tersangka dan menghitung kerugian negara yang mencapai angka fantastis, Kejagung harus segera melacak aliran dana hasil korupsi melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pihak terkait lainnya.
“Penanganan kasus ini harus terus berprogres. Langkah percepatan pemeriksaan diperlukan untuk mencegah hoaks yang membanjiri ruang publik dan merugikan pihak-pihak yang tidak tahu apa-apa, namun disebut-sebut tanpa dasar hukum yang jelas. Kejagung harus fokus tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat,” ujar pria yang kerap disapa Bamsoet itu dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/3).
Bamsoet juga mengingatkan, publik meyakini dana hasil korupsi yang mencapai hampir Rp 1.000 triliun tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka. Publik juga yakin bahwa, dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh ketujuh tersangka tersebut. Terlebih, profil para tersangka terkesan sebagai pekerja profesional biasa yang tidak memiliki afiliasi politik.
“Boleh jadi, mereka ingin menumpuk kekayaan dengan memanipulasi atau mengoplos bensin sebagai produk bahan bakar minyak. Namun, skala manipulasi dan rentang waktu yang mencapai lima tahun mengindikasikan bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Pelacakan aliran dana akan mengungkap siapa saja yang diuntungkan dari kasus ini,” ujar Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, penanganan kasus korupsi Pertamina merupakan ujian berat sekaligus tantangan bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar. Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk upaya pemulihan aset negara yang hilang.
“Masyarakat sangat berharap Kejagung bisa menuntaskan kasus ini dengan transparan. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus dijaga dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal,” pungkas Bamsoet. (*)
