INDOSatu.co – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya tidak membuat proyek mercusuar di era pemerintahannya. Permintaan Prabowo itu, menurut M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, layak diapresiasi.
“Ada dua penyebabnya. Pertama, proyek mercusuar kerap menjadi proyek gagah-gagahan yang tak banyak manfaatnya pada rakyat. Bahkan proyek mercusuar kerap beraroma gengsi. Jadi, proyek mercusuar kerapa kali hanya bagian dari pencitraan suatu rezim. Pencitraan yang acapkali tidak didukung oleh kemampuan finansial. Di sini berlaku besar pasak daripada tiang,” ujar M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/10).
Karena itu, ujar dia, sudah selayaknya proyek mercusuar dijauhkan dari pemerintahan Prabowo. Sebab, proyek semacam itu tidak sejalan dengan visi dan misi Prabowo, yang salah satunya ingin melenyapkan kemiskinan dari negeri tercinta.
“Dua, pengalaman masa lalu saat Soekarno melakukan pembangunan dalam Proyek Mercusuar. Proyek ini dibangun dengan tujuan agar dapat memfasilitasi Ganefo (Games of the New emerging Forces) sebagai tandingan olimpiade serta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia negara besar dan tidak boleh dipandang sebelah mata oleh negara lain,” ujar Jamiluddin Ritonga.
Karena itu, dibangunlah Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, Monas, dan Gedung DPR/MPR.
“Proyek tersebut membuat perekonomian Indonesia semakin buruk karena anggaran semakin membengkak. Akibatnya terjadi krisis ekonomi. Kebutuhan sehari-hari pada saat itu sangat sulit dan inflasi meningkat tajam,” kata Jamiluddin Ritonga.
Jadi, dua hal itu kiranya menjadi penyebab Prabowo tidak menghendaki proyek mercusuar. Prabowo lebih menghendaki proyek yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.
“Karena itu, Bappenas seharusnya memangkas semua proyek yang terindikasi masuk proyek mercusuar. Salah satunya bisa jadi pembangunan IKN. Sebab, proyek IKN tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Bahkan proyek IKN cenderung membebani APBN,” bebernya.
Proyek IKN justru terkesan sebagai bagian proyek gagah-gagahan Joko Widodo yang lebih beraroma gengsi. Jokowi hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuat ibu kota negara yang modern dan setara dengan ibu kota negara lainnya.
Padahal, kemampuan anggaran untuk itu sangat tidak memadai. Namun, Jokowi terkesan tetap memaksakan agar IKN terwujud. Karena itu, Bappenas layak menilai kembali kelayakan pembangunan IKN. Bila IKN dinilai hanya proyek mercusuar, maka selayaknya Bappenas menyingkirkannya. ”Karena hal itu tak sejalan dengan arah pembangunan yang diinginkan Presiden Prabowo,” pungkas Jamiluddin. (*)
