INDOSatu.co – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Inilah kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi. Karena baru pemerintahan Prabowo pula, kementerian mencapai 48 lembaga. “Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?.”
Presiden Prabowo Subianto menanyakan hal itu kepada menteri dan pejabat setara menteri di Istana Negara, Senin (21/10) pagi. “Bersedia,” jawab mereka.
Digelar di Istana Negara, Prabowo melantik 48 menteri negara dan sejumlah kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Selain jajaran menteri, Presiden Prabowo juga melantik pejabat setingkat menteri. Mereka adalah Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kantor Komunikasi Presiden, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Sedangkan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya tidak terdengar namanya, akhirnya masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo. Luhut ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya dia menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa Presiden Joko Widodo
Setelah melantik para menteri, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan foto bersama di tangga Istana Negara. Mereka didampingi jajaran para menteri. Rencananya, Prabowo akan melantik para wakil menteri di tempat yang sama pada Senin (21/10) siang.
Dilaporkan juga, setelah acara pelantikan, para menteri dan wakilnya akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya akan berlangsung pada 25-27 Oktober 2024. Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) terpilih, Prasetyo Hadi, membenarkan rencana Presiden Prabowo Subianto
“Ada rencana, ada rencana beliau akan mengumpulkan kita kembali dalam satu kegiatan di Akademi Militer. Tapi kita tunggu saja” kata Prasetyo di Jakarta, Senin (21/10).
Prasetyo menyebut bahwa, selain pembekalan, Prabowo juga akan menjelaskan sejumlah program prioritas pemerintah yang disertai petunjuk dan arahan teknis kepada masing-masing kementerian.
Sementara itu, dalam susunan menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah beberapa kementerian, sehingga kabinetnya dianggap sebagai “kabinet gemuk”.
Namun, banyaknya dari kementerian yang dipecah itu menurut para pengamat politik dinilai tidak didasari kajian atau evaluasi yang jelas. Menurut mereka, gemuknya kabinet ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Bukannya semakin efisien, kabinet gemuk dapat memperpanjang dan memperumit alur birokrasi, serta memicu tumpang tindih kewenangan. Belum lagi implikasinya terhadap anggaran yang membengkak.
“Itu jadi gambaran kalau tujuannya untuk kepentingan politik semata,” kata pengamat yang menjuluki Kabinet Merah Putih sebagai “kabinet balas jasa”. (*)
