INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk mewujudkan desa-desa mandiri di Kabupaten Lamongan. Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi pembuka jalan untuk kebangkitan desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan.
Menjadi kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Jawa Timur, Pemkab Lamongan terus menggali potensi desa maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya dengan cara memberi pelatihan terkait peningkatan kapasitas mandiri Asosiasi Pegiat Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Lamongan, yang diikuti 153 anggota APDI, Selasa (9/8) di Aula Gajah Mada, Lt. 7 Pemkab Lamongan.
Bupati Lamongan. Yuhronur Efendi dalam sambutannya menuturkan, bahwa pihaknya terus mendorong pendamping desa untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan melakukan pendekatan Akronimtis.
“Ini untuk menuju perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang tematik, holistik, integrasi, dan spasial atau yang biasa kita sebut dengan pendekatan akronimtis,” tutur Pak Yes, sapaan akrab Bupati Yuhronur Efendi.
Saat ini, kata Yuhronur, sebanyak 97 desa di Lamongan bertatus mandiri, 189 berstatus maju, dan 176 berstatus desa berkembang. Melihat masih banyaknya desa yang belum masuk dalam status mandiri, Pemkab Lamongan akan terus mendorong Pemerintah Desa untuk menjadi sistem pemerintahan yang regional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kalau sudah mencapai ciri-ciri tersebut dapat dikategorikan pemerintahan yang modern. Dan yang paling penting itu akuntabel atau terukur. Semuanya itu ada ukurannya atau ada indikatornya. Jadi, tidak semata-mata dikatakan desa maju, tapi tidak ada ukurannya,” jelas Bupati Yes.
Selain itu, kata Pak Yes, Pemkab Lamongan juga terus berupaya menuju manajemen pemerintahan yang modern dan berstandar internasional. Terlebih, kata dia, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, harus diiringi dengan peningkatan pola-pola perkembangannya.
“Dengan membentuk pendamping-pendamping yang kompeten, yang terus mendampingi, serta membersamai desa dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan SDGs,” kata Pak Yes.
Sebagai tenaga pendamping profesional, menurut Pak Yes, peningkatan kapasistas dan kapabilitas merupakan hal penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Momentum itu merupakan hal yang sangat penting dan pemerintah akan mendukung langkah-langkah strategis pendampingan desa.
‘’Dan ketika ini berhasil, tentu dapat meningkatkan layanan publik yang nantinya untuk mengatasi kesenjangan dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa,” pungkas Bupati Yes.
Esensi ketahanan sosial, menurut Bupati Yes, yaitu masyarakat desa yang saling gotong royong dan berpadu. Pemerintah akan terus menumbuhkan sosial dan budaya gotong royong di masyarakat seperti pada pemeliharan serta memberikan dorongan untuk menjadi desa mandiri.
Dengan mengambil tema “Penyelarasan Program Pembangunan Desa dan Nasional”, Ketua APDI Kabupaten Lamongan, Iskandar, mengatakan, harus ada keselarasan antara pemerintah pusat dengan desa. “Kita seluruhnya harus menyelaraskan diri dengan program-program dari pusat yang bermuara ke desa,” kata Iskandar. (*)
