INDOSatu.co – BOJONEGORO – Masalah Stunting butuh perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam generasi Bangsa Indonesia di masa mendatang, Karena itu, perlu kolaborasi yang kuat untuk mengefektifkan sumber daya yang ada untuk mencapai target yang diharapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI (DWP DJPPR Kemenkeu RI) Astrid Luky Afirman saat kunjungan kerja (Kunker) yang dirangkai dengan kegiatan Bhakti Sosial di Desa Kedungsari, Kecamatan Temayang, Jumat (26/1).
Astrid menerangkan, kegiatan Bhakti Sosial tersebut merupakan kegiatan kolaborasi rutin tahunan yang diselenggarakan organisasi Dharma Wanita Persatuan DPJK Dan Dharma Wanita Persatuan DPJJ Kementerian Keuangan RI. Ia menjelaskan, masalah stunting itu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah RI, karena di tahun 2045 Pemerintah menargetkan bahwa Indonesia menjadi negara maju dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.
“Ini bukanlah suatu mimpi tanpa dasar, karena sejak 2012 Indonesia sudah memasuki era bonus demografi” Artinya presentasi kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) melebihi prosentasi usia non produktif. Bahkan di tahun 2030, diproyeksikan bahwa kelompok usia produktif akan mencapai angka 70 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Astrid menjelaskan, bonus demografi ini tidak sepenuhnya dapat membawa menuju ke Indonesia Emas jika tidak dukung dengan usia produktif yang berkualitas. Ia menyebutkan, data pada 2020, prosentase angka stunting mencapai 21,6 persen. Dan Jawa Timur menjadi salah satu diantara 12 provinsi prioritas untuk program percepatan penunuran stunting.
”Dengan tingginya angka stunting pada anak balita di Kabupaten Bojonegoro ini, akan menjadi konsentrasi kita bersama untuk mempercepat penurunan angka stunting tersebut,” jalas Astrid.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Dian Adiyanti Adriyanto melaporkan, salah satu program prioritas Pemkab Bojonegoro adalah penurunan angka stunting. Diungkapkan Dian Adiyanti, angka stunting balita di Kabupaten Bojonegoro cukup tinggi, yakni sekitar 1.501 anak balita stunting pada akhir Desember 2023 berdasarkan laporan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).
Sebenarnya, kata Dian Adiyanti, trend-nya sudah cukup baik, dilihat dari data pada tahun sebelumnya ada penurunan, yang mana sebelumnya 1.535 balita stunting, Pemkab Bojonegoro akan terus bekerja menurunkan stunting. Yang pasti ada penurunan angka stunting di Kabupaten Bojonegoro.
Dian Adiyanti menjelaskan bahwa, stunting merupakan peristiwa terjadinya kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita akibat kekurangan gizi yang kronis dan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, yaitu sejak 1000 hari pertama kehidupan.
”Stunting apabila tidak kita intervensi sejak dini akan mengakibatkan permasalahan serius pada anak-anak, karena tidak hanya mempengaruhi perkembangan fisik, tetapi juga kecerdasannya dapat terganggu,” kata Dian Adiyanti.
Karena itu, ungkap Dian Adiyanti, di Posyandu itulah untuk sarana untuk mengukur, mencatat perkembangan anak, menimbang berat badan anak, apakah sesuai dengan umur dari balita yang bersangkutan dan sebagainya. Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk membuat layanan di Posyandu di desa-desa semakin baik, dan selaras dengan kebijakan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Puncak acara Bhakti Sosial ditandai dengan penyerahan secara simbolis 160 paket bingkisan tambahan makanan untuk balita, ibu hamil dan menysusui, dari Dinas Kesehatan Bojonegoro, serta 140 paket sembako untuk lansia dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. (*)
