INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo terus melakukan roadshow Silaturrahmi Kebangsaan. Setelah bersilaturrahmi dengan para mantan presiden dan Wapres, serta menerima mantan Ketua MPR RI Amien Rais, Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menyambangi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/6).
Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet mengklaim mendapat dukungan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir untuk melakukan amandemen UUD 1945, termasuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Meski demikian, kata Bamsoet, Haedar berpesan agar perlu melakukan kajian secara seksama, menyeluruh, terbuka, serta adanya naskah akademik sebelum diputuskan melakukan amandemen agar hasilnya bermanfaatkan untuk bangsa.
“Intinya Pak Haedar mengapresiasi sikap Ketua MPR ke-11 Amien Rais yang menyatakan menyesal dan meminta maaf atas amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Salah satu hasil amandemen itu mengubah sistem politik dan sistem demokrasi dari perwakilan menjadi pemilihan langsung,” ujar Bamsoet yang dalam kunjungannya juga menyampaikan undangan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir itu.
Bamsoet menjelaskan, Muhammadiyah menilai terdapat kesalahan arah pada amandemen UUD 1945 pasca reformasi. Amandemen yang awalnya hanya untuk membatasi masa jabatan presiden, pada akhirnya merembet hingga menurunkan fungsi MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi. Kemudian soal liberalisasi pasal-pasal sistem politik, demokrasi, ekonomi, HAM, dan halauan negara.
“Muhamadiyah menegaskan harus ada sejumlah perbaikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan,” ujar politikus Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis.
Bamsoet berharap Muhammadiyah dapat memberikan catatan persoalan kebangsaan beserta solusinya saat silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan MPR nanti. Termasuk memberikan rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan MPR periode 2024-2029.
“Kita harapkan silaturahmi kebangsaan yang telah dilakukan di awal masa jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024 dan saat ini bisa menjadi semacam role model dan tradisi politik baru di Indonesia,” Bamsoet menjelaskan. (*)
