INDOSatu.co – JAKARTA – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dipimpin Wiranto mengunjungi kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Komplek DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Mereka diterima Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Tampak para wakil ketua MPR juga ikut mendampingi Bamsoet. Mereka adalah Fadel Muhammad, Arsul Sani dan Yandri Susanto.
Lantas apa yang dibahas? Kunjungan Wantimpres itu tak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, yakni menghimpun berbagai masukan mengenai isu-isu strategis yang menjadi perhatian pimpinan MPR untuk disampaikan kepada Presiden. Sekaligus menyamakan persepsi dan frekuensi kedua lembaga terhadap berbagai isu global maupun dalam negeri.
Isu-isu strategis tersebut, antara lain terkait antisipasi krisis global yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan finansial. Jangan sampai isu-isu tersebut mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Termasuk evaluasi sistem demokrasi pelaksanaan Pilkada langsung, sejauh mana manfaat dan mudharatnya bagi rakyat, efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan sekitar dua decade, serta serta persiapan MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan negara (PPHN).
“MPR RI dan Wantimpres sepakat untuk menggerakan segenap potensi bangsa guna menghadapi krisis global yang semakin tidak menentu, yang disebabkan pandemi Covid-19, konflik militer Rusia-Ukraina, hingga potensi ketegangan antara China dengan Taiwan,’’ kata Bamsoet kepada wartawan usai menerima Wantimpres, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Komplek MPR RI, Jakarta, Senin (10/10).
Indonesia, kata pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, harus mempersiapkan diri agar bisa mengantisipasi dampak krisis global sejak dini, sehingga tidak mengganggu stabilitas dan kondusivitas dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan bisa memperlancar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai tahapan yang telah ditentukan.
Jajaran Wantimpres yang hadir antara lain, Ketua merangkap anggota, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, serta para anggota lainnya, yakni Putri K. Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, dan Soekarwo.
Bamsoet menjelaskan, terkait sistem demokrasi khususnya pelaksanaan Pilkada langsung, MPR RI dan Wantimpres memiliki kesamaan pandangan bahwa demokrasi Indonesia yang berpijak pada demokrasi Pancasila, jangan sampai dibajak oleh angka-angka yang menjurus kepada demokrasi konglomerasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada oligarki.
MPR RI dan Wantimpres sepakat untuk melakukan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan kelompok terkait lainnya untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan Pilkada langsung memberikan manfaat kepada rakyat, atau justru malah lebih banyak mudharatnya.
Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.
Bahkan, disertasi doktor Gamawan Fauzi, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri juga menyoroti pengaruh pemilihan kepala daerah langsung terhadap korupsi. Pada akhirnya karena satu dan lain hal, Presiden SBY memang mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tersebut dengan Perppu, dan mengembalikan kembali sistem Pilkada langsung.
Di akhir pertemuan, pimpinan MPR RI juga menyampaikan undangan kepada Wantimpres untuk menghadiri pembentukan World Forum People’s Consultative Assembly (Forum MPR se-Dunia) pada 24-26 Oktober di Bandung.
‘’Forum yang diinisiasi oleh MPR RI tersebut akan dibuka Presiden Joko Widodo, sebagai bentuk kontribusi dan optimalisasi peran MPR RI dalam upaya merealisasikan amanat Konstitusi, yaitu terwujudnya perdamaian dunia, di tengah dinamika politik global yang sedang bergejolak,” pungkas Bamsoet. (adi/red)
