INDOSatu.co – GORONTALO – Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengingatkan bahwa pembangunan yang dimulai dari daerah, karena lebih menjamin terjadinya pemerataan kesejahteraan.
Terbukti, sejak digulirkannya dana desa, perkembangan di daerah sangat maju secara signifikan. Karena itu, sudah waktunya pemerintah mengubah pendekatan pembangunan, dari sebelumnya top down menjadi buttom up.
Guna menambah laju pembangunan dan kesejahteraan di daerah, menurut Fadel, sudah sewajarnya jika pemerintah pusat menambahkan jumlah anggaran transfer daerah, menjadi lebih besar dari sebelumnya. Apalagi, kebutuhan anggaran pembangunan daerah dari tahun ke tahun terus meningkat.
“Karena atas dasar pemikiran itulah, saya terus konsen memperjuangkan semangat dan gagasan ini melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena itu, jika Allah SWT memberi kesempatan, saya akan ikut kembali kontestasi pemilihan anggota DPD pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Tadi saya sudah cek kesehatan untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran bagi calon anggota DPD,” kata alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), itu.
Pernyataan itu disampaikan mantan Gubernur Gorontalo dua periode usai melakukan pemeriksaan kesehatan, sebagai salah satu syarat pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Provinsi Gorontalo. Pemeriksaan kesehatan tersebut berlangsung di RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jumat (28/4).
Upaya kembali menjadi anggota DPD periode 2024-2029, kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) era Pemerintahan SBY, itu adalah untuk memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya aspirasi provinsi Gorontalo. Karena selama ini potensi Gorontalo sebagai daerah pertanian belum dieksploitasi secara maksimal.
“Gorontalo bukan hanya bisa meproduksi jagung secara melimpah, tetapi juga menjadi lumbung pangan nasional bagi bangsa Indonesia. Itulah yang akan saya perjuangkan, pada periode kedua saya sebagai anggota DPD, jika Allah SWT memberi kesempatan, kesehatan dan umur panjang,” kata Fadel lagi.
Menyangkut target lembaga DPD yang hendak memperkuat fungsi dan kekedudukannya, menurut Fadel, itu bukan pekerjaan mudah. Harus dikerjakan secara bersungguh-sungguh, tidak boleh berputus asa, lantaran pekerjaan tersebut tidak gampang, harus dilakukan dalam rentang waktu yang panjang.
“Itu menyangkut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, jadi tidak akan mudah, rumit dan berbelit-belit. Yang penting hubungan DPD dengan DPR harmonis, bisa bekerja bersama dengan baik, dan kami bisa memperjuangkan aspirasi pembangunan di daerah,” pungkas Guru Besar Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur itu. (adi/red)
