INDOSatu.co – SEMARANG – Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Media massa diharapkan dapat menemukan solusi bersama atas permasalahan yang terjadi di Lapas dan Rutan.
“Tentu kita melihat kondisi-kondisi Lapas, yang kalau kita perhatikan, betul membutuhkan perencanaan, evaluasi, dan kemudian di beberapa titik perlu mendapatkan perhatian khusus,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam Rapat Koordinasi Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol), TNI dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, secara virtual, Rabu (22/09).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi atas terlaksananya Rakor tersebut dan ini merupakan langkah tepat mengantisipasi persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
“Saya menyambut gembira konsolidasi yang dilakukan dengan cepat karena memang tantangan di Kanwil Kum HAM, wabil khusus yang di Lapas, mendapatkan tantangan yang cukup besar,” tambahnya.
Menurut Ganjar, Lapas membutuhkan perencanaan, evaluasi, dan kemudian di beberapa titik, perlu mendapat perhatian khusus. Sehingga, kata dia, dengan rakor ini semua berani terbuka, berani menyampaikan uneg-uneg.
“Apa yang menjadi problem, supaya kemudian kita tidak menyampaikan sesuatu yang klise. Agar juga kita kemudian bisa melakukan improvement, perbaikan-perbaikan dari mana kita (bisa) mengontrol,” tambahnya.
Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin menyatakan, bahwa pihaknya telah membangun kerjasama, koordinasi, dan sinergitas yang baik dengan seluruh unsur penegak hukum, TNI dan Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya, dalam pelaksanaan program vaksinasi, warga binaan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan di Jawa Tengah dilibatkan dalam program vaksinasi.
“Bahwa kami dengan koordinasi Pak Gubernur, berkoordinasi dengan Pak Panglima (Pangdam) dan Kapolda. Kami telah menyelesaikan untuk vaksinasi warga binaan yang jumlahnya 13.000 orang,” ungkapnya Kakanwil dalam sambutan di awal acara tersebut.
Atas dasar itu, Yuspahruddin menilai, koordinasi harus terus dilakukan, agar persoalan dalam penegakan hukum dan hal lainnya mampu diselesaikan dengan baik.
“Dalam hal ini, kita memang harus bersinergi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” katanya.
“Tentu banyak persoalan-persoalan kita di Jawa Tengah ini dalam rangka penegakan hukum. Nanti akan dilakukan rapat koordinasi (Rakor). Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami benar-benar memohon, mengharapkan kita semua bisa bersinergi termasuk dengan TNI dan Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Kalapas Semarang Supriyanto sekaligus Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan, dalam laporannya sebagai panitia mengatakan, maksud diselenggarakannya rakor ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan dalam ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dengan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
“Kegiatan ini untuk menguatkan peran koordinasi dan konsultasi antar penegak hukum dalam ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana serta mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia,” katanya.
Sebelumnya, kata Supriyanto, pihaknya telah membangun kerjasama, koordinasi dan sinergitas yang baik dengan seluruh unsur penegak hukum, TNI dan Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya, dalam pelaksanaan program vaksinasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan di Jawa Tengah.
“Koordinasi harus terus dilakukan, agar persoalan dalam penegakan hukum dan hal lainnya mampu diselesaikan dengan baik,” katanya. (*)
