INDOSatu.co – BOGOR – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Sabtu (18/11).
Keberadaan Ijtima Ulama sendiri mengingatkan publik pada 2017 silam. Saat itu, Ijtima Ulama didalamnya terdapat sejumlah ormas Islam seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama hingga Persaudaraan Alumni 212 juga telah mendukung Anies dalam Pilkada DKI Jakarta saat itu.
Kini jelang pemilu 2024, Anies turut didukung kelompok yang sama. Lantaran hal tersebut, tuduhan Anies menggunakan politik identitas kembali mengemuka.
Tetapi, Anies beralasan mendatangi semua kelompok yang bersedia memberikan dukungan. Bukan hanya dari ulama di Masjid Az-Zikra.
“Kami mendatangi dan menjangkau semua. Ada undangan, bagi kami adalah kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi. Diundang untuk kebaikan, kami hadir. Undangan dari ormas keagamaan juga kami datang. Jadi, kami menghadiri (undangan) dari seluruh unsur masyarakat. Siapapun yang hadir di dalam permusyarawaratan-permusyawaratan, mereka adalah warga Indonesia,” kata Anies.
Menurut Anies, semua pihak yang hadir di acara Ijtima Ulama memiliki hak dan kesempatan yang sama mendengarkan pandangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Lebih lanjut, Anies justru mengaku bingung lantaran di Indonesia ada satu atau dua kelompok yang condong dijauhi. Menurut Anies, hal itulah pangkal permasalahan yang menciptakan ketidakadilan berasal.
“Justru persoalan yang ada di negeri ini karena ada yang dimusuhi, dijauhi. Apa yang terjadi? Kemudian muncul rasa ketidakadilan. Mengapa semua dijangkau, kecuali satu dua kelompok? Mengapa tidak disapa, kecuali satu atau dua kelompok? Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan, menjangkau semua baik yang berpandangan sama (dengan kami) atau berbeda,” ujar Anies.
Ia menambahkan, apa yang disampaikan di dalam forum Ijtima Ulama pada hari ini adalah visi dan misi seandainya menang pemilu 2024.
Lebih lanjut, ketika menyampaikan visi dan misi, Anies secara spesifik menjanjikan seandainya terpilih menjadi presiden di pemilu 2024, maka ia akan membenahi penegakan hukum. Ia bakal memastikan bahwa upaya penegakan hukum murni tanpa campur tangan isu politik.
“Kami melihat pentingnya untuk mengembalikan wibawa pengadilan, aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun juga, termasuk ke lawan politik, bahkan pribadi-pribadi yang tak bersalah. Ini juga berlaku kepada para ulama dan oposisi karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik,” beber Anies.
Ia menambahkan bahwa hukum dipakai untuk menegakan rasa keadilan. Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian disambut gema takbir dari anggota ormas dan ulama yang hadir di Masjid Az Zikra.
“Tujuan dari penegakan hukum adalah menegakan keadilan. Bukan sebagai alat. Itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum, di mana pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan,” tutur dia lagi.
Menurutnya, dalam negara kekuasaan maka praktiknya hukum akan diterapkan sesuai kemauan para penguasa. Sebaliknya, di dalam negara hukum, para penguasa akan mau patuh aturan hukum yang berlaku. “Itu akan kami wujudkan sebagai bagian dari ikhtiar kita,” ujarnya.
Sementara, penanggung jawab Ijtima Ulama, Muhyiddin Junaidi, mengatakan isi dari visi dan misi Anies-Muhaimin sejalan dengan apa yang dibahas dalam Ijtima Ulama. Ia juga menyebut akan membuat pakta integritas kepada capres dan cawapres.
“Semoga pakta integritas itu akan menjadi rujukan bagi kami untuk dijadikan landasan bagaimana kami bisa mendukung mereka. Insyaallah, terima kasih. Terakhir, mudah-mudahan pasangan capres-cawapres AMIN bisa memenuhi harapan Bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang besar. Serta adil dan makmur,” kata Muhyiddin Junaidi. (*)
