INDOSatu.co – BOJONEGORO – Pucuk pimpinan di DPRD Bojonegoro berganti. Jika sebelumnya dijabat Imam Sholikin, kini beralih ke Abdulloh Umar. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Bojonegoro mengusulkan pergantian tersebut dalam rapat paripurna DPRD setempat, Jumat (24/12), pagi tadi.
Menariknya, pergantian Imam tersebut justru diumumkan sendiri oleh Abdulloh Umar. Sebelumnya, Umar adalah ketua Komisi D DPRD setempat. Meski dilengserkan dari jabatannya, Imam dipastikan masih diberi jabatan lumayan empuk di lembaga dewan.
Pergantian dari Imam ke Umar itu merupakan perintah dari DPP PKB. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu menginginkan Abdulloh Umar menjabat sebagai ketua DPRD Bojonegoro selama dua tahun ke depan.
“Kita ini khan petugas partai. Jadi, apa yang menjadi keinginan DPP, ya kita ikut saja. Kita sebagai kader partai wajib menjalani dan mengamankan perintah DPP itu. Nanti kita akan mengirimkan surat lewat Pemkab Bojonegoro ke Pemprov Jawa Timur,” kata Imam Sholikin, kepada INDOSatu.co, Jumat (24/12).
Sementara itu, Abdulloh Umar yang ditunjuk sebagai ketua DPRD Bojonegoro menggantikan Imam Sholkhin mengaku siap menerima mandat itu. Dia mengaku bahwa pergantian jabatan ketua DPRD Bojonegoro itu bukan berdasarkan hasil suara pada pemilihan legislatif di tahun 2019 silam, yang menyatakan bahwa suara Abdulloh Umar mendapatkan suara terbanyak di DPC PKB. Pergantian ini adalah murni karena perintah DPP PKB.
“Meskipun saya mendapatkan suara tertinggi pada Pileg yang lalu, tapi pergantian ini murni perintah dari DPP,” ungkap Umar seolah ingin meyakinkan publik.
Ditanya program kerja selama dua tahun ke depan, Umar mengaku hanya akan meneruskan program kerja dari pemimpin terdahulu. Sebab, kata dia, program kerja pimpinan sudah bagus dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Yakni mendukung program-program Pemkab Bojonegoro ke depan.
“Program kerja ketua DPRD khan berdasarkan rapat musyawarah antara pimpinan DPRD dan seluruh anggota. Jadi, kita hanya meneruskan saja,” tambah Umar, yang juga menjabat Sekretaris DPC PKB Bojonegoro itu.
Sementara itu, DPC PKB Bojonegoro yang mengusulkan perubahan alat kelengkapan dewan itu sesuai dengan rekomendasi dan perintah DPP PKB, tentang unsur pimpinan DPRD dari PKB.
Imam Sholikin sendiri bakal diplot menjadi Ketua Komisi D yang ditinggalkan Umar. Bukan hanya itu. Imam juga akan masuk menjadi anggota badan anggaran (Banggar) yang juga sebelumnya dijabat oleh Abdullah Umar. (*)
