INDOSatu.co – JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan merespons wacana pembentukan cyber army yang digagas MUI DKI Jakarta. Cyber army tersebut dimaksudkan untuk menangkal buzzer yang terus memojokkan ulama dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Selain itu, pembentukan cyber army atau pasukan siber itu dimaksudkan menangkal berita hoax. Bahkan, cenderung merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Memecah belah anak bangsa.
Terkait ramainya rencana cyber army tersebut, Anies mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut dan meminta menanyakan langsung ke pihak MUI DKI Jakarta.
“Itu (cyber army, Red) harus ditanyakan ke mereka (MUI DKI), jangan ke saya,” kata Anies saat menjadi bintang tamu dalam Podcast Deddy Corbuzier dikutip Kamis, (25/11).
Anies mengaku tidak pernah mau dan setuju dengan adanya buzzer. “Benar. Saya tidak pernah mau, saya tidak pernah bikin tim buzzer, lebih baik jalankan seperti apa adanya saja,” katanya.
Karena itu, Anies meminta kepada siapapun pihak yang sudah berencana membuat pasukan siber untuk dirinya agar mengurungkan niatnya. Sebab, dengan membentuk pasukan siber, Anies khawatir dirinya akan disamakan dan sekelas dengan para buzzer.
“Jangan dong, tunjukan bahwa kita bekerja dengan akal sehat, kita bekerja dengan norma yang benar. Masa kita jadi sekelas sama buzzer?
Kita kerja pakai fakta saja,” ucapnya.
Bahkan, Anies menegaskan, kalau pun dirinya ingin membuat pasukan siber atau buzzer, itu sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu, atau saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menurutnya, jika memang ada hal-hal atau berita yang tidak benar dan sesuai fakta, lebih baik dilakukan klarifikasi melalui akun media sosial dirinya sendiri.
“Kami tidak pernah pakai buzzer, menyewa, dan membayar orang. Kalau mau klarifikasi pakai akun sosial media sendiri. Jadi kita tidak ikut-ikutan dengan gaya-gaya yang salah, berbahaya sekali dengan demokrasi kita. Dalam suasana sekarang ini yang kita bangun sikap terbuka, dialog, berbeda dan boleh berdiskusi,” katanya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, mendapat sorotan usai membentuk pasukan siber di media sosial (medsos). Pasukan ini dituding sebagai cara lembaga berkumpulnya para ulama itu melindungi Gubernur DKI Anies Baswedan dari serangan di medsos. Namun tuduhan pembentukan pasukan siber untuk tujuan politik itu telah dibantah.
Ketua Umum MUI DKI KH Munahar Muchtar mengatakan, MUI tidak berpolitik dan rencana pembentukan pasukan siber itu sebenarnya untuk melawan hoax serta mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar dan berpotensi menghadirkan perpecahan antarumat beragama. (adi/red)
