INDOSatu.co – TUBAN – Pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tidak hanya berdampak pada masyarakat, tapi juga pada sektor ekonomi makro. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga pertengahan 2021, mengalami penurunan sebesar minus 5,85 persen.
Menyikapi hal itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menginstruksikan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban untuk segera menyusun langkah dan menetapkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuannya, menekan dan mengendalikan inflasi.
Bupati juga menginstruksikan TPID untuk segera mengidentifikasikan sektor pertanian yang menjadi unggulan dan relatif stabil pada masa pandemi Covid-19. Berbagai hasil pertanian harus dipastikan ketersediannya secara berkala. Tidak hanya hasil pertanian, ketersediaan barang, dan produk lain juga akan dikontrol.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban Eko Mardiana menjelaskan,TPID Kabupaten Tuban juga ditugaskan menekan lndeks Harga Konsumen (IHG) dan level harga di masyarakat kabupaten Tuban yang tergolong lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar. Indeks per kapita mencapai 371 ribu per kapita per orang per bulan. Salah satu dampaknya, ungkap Mardiana, garis kemiskinan lebih tinggi dibanding wilayah Lamongan dan Bojonegoro.
“Sebagai contoh untuk membeli satu porsi menu makanan yang sama, di wilayah kabupaten Tuban akan lebih mahal dibandingkan wilayah sekitar,” jelasnya
Hal tersebut disebabkan karena arus permintaan dan penawaran yang tergolong tinggi. Untuk itu, kata dia, TPID akan melakukan operasi pasar untuk memastikan kondisi harga pada rentang yang normal. Selain itu, akan disusun kebijakan yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah kabupaten Tuban. Tujuan akhirnya, ungkap dia, agar inflasi bisa terkendali, sehingga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Eko Mardiana menjelaskan, akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi saat ini (2020-2021) mengalami penurunan sebesar minus 5,85 persen. Angka tersebut berbanding terbalik bila dibandingkan dengan tahun 2019-2020 yang mengalami kenaikan sebesar 5,14 persen. Kondisi tersebut disebabkan karena sektor industri dan pengolahan yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Tuban mengalami penurunan yang cukup dalam. “Apabila mengabaikan sektor industri dan pengolahan, biasanya pertumbuhan ekonomi hanya turun kurang lebih 2 persen,” ungkapnya.
Menurun Mardiana, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dialami Kabupaten Tuban, tapi juga daerah lain secara nasional. Meski demikian, sektor informasi dan telekomunikasi mengalami kenaikan sebesar 8,88 persen dan sektor jasa kesehatan naik sebesar 8,70 persen.
Pandemi Covid-19 juga memukul sisi rumah tangga, yakni berupa persentase penduduk miskin bertambah, pada tahun 2019 sebesar 14,58 persen menjadi 15,91 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya PHK dan pembatasan operasional beberapa aspek penggerak ekonomi. Sebagai bentuk kompensasi, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah bantuan, diantaranya bansos, bantuan tunai, subsidi listrik, bantuan untuk UMKM, maupun relaksasi perbankan.
Pertumbuhan ekonomi yang minus dikhawatirkan menyebabkan terjadinya inflasi. Tercatat pada bulan Juli 2021 terjadi inflasi di Kabupaten Tuban sebesar 1,49 persen year on year. “Tinggi rendahnya inflasi disebabkan dua faktor utama, yaitu keberhasilan Pemkab dalam mengendalikan inflasi dan kemampuan atau daya beli masyarakat,” terangnya. (*)
