INDOSatu.co – JAKARTA – Berkembangnya perekonomian suatu bangsa akan ditandai dengan lalu lintas barang yang semakin banyak dan beragam. Sebab, dalam skala besar, maka jalur laut atau maritim dipastikan akan tetap ditempuh.
“Pekerja Maritim harus siap menyongsong dinamika ekonomi itu”, kata Jumhur Hidayat, di Wilayah Puncak Bogor saat memberi sambutan dalam Munas VI FSPMI-KSPSI (29/3).
Ketua Umum DPP KSPSI itu mengatakan, bahwa perlunya peningkatan kualitas pekerja Maritim dan berbagai instansi terkait harus bersinergi untuk itu.
“Saya dapat informasi Saudara-saudara seperti dibiarkan sendiri. Bahkan, malah mau ada sistem baru yang membuat kesejahteraan pekerja Maritim sekarang makin tidak pasti. Ini ndablek namanya. Membina dan membantu saja belum, malah mau ganti sistem”, tegas Jumhur yang disambut tepuk tangan riuh peserta Munas.
Para anggota FSPMI yang mayoritas bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di berbagai pelabuhan laut ini, tidak hanya berkiprah di pelabuhan di Jawa, bahkan hingga ke Merauke. Di Merauke saja ada 4200 pekerja, belum lagi puluhan ribu Pekerja Bongkar Muat lainnya yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
“Pekerja yang ada di bawah KSPSI, tersebar hingga lebih dari 140 pelabuhan besar hingga kecil, internasional maupun domestik. Artinya kalau mau ada perubahan sistem, maka harus berdialog dengan mereka, jangan main ganti semaunya. Jangan sampai nanti saya didesak dan dipaksa anggota untuk umumkan mogok pelabuhan secara nasional”, kata Jumhur dengan geram.
Seperti diketahui saat ini Pelindo dan Otoritas Pelabuhan akan menggantikan sistem bongkar muat di pelabuhan, sehingga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Koperasi Primer TKBM akan dihapuskan. Padahal, sistem Koperasi ini sudah berjalan puluhan tahun dan berjalan lancar walau tanpa dukungan dari Otoritas Pelabuhan dan Pelindo. (adi/red)
