INDOSatu.co – JAKARTA – Menjelang pemilu, Kepolisian wajib bersikap netral dan tidak boleh memberi pendapat mengenai kriteria pemimpin nasional yang bisa mengarah, dan dianggap sebagai keberpihakan kepada calon tertentu. Pernyataan Kapolri itu direspon Managing Director Political dan Policy Studies, Anthony Budiawan.
Seperti dikutip dari berita Kompas dot com pada Jumat (12/1), kata Anthony, Kapolri mengatakan; “Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik.” Pernyataan ini, kata Anthony, disampaikan Kapolri dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri 2023 seperti dilihat dalam YouTube Divisi Humas Polri, Kamis (11/1).
Pernyataan “estafet kepemimpinan” tidak bisa lain dimaknai sebagai presiden berikutnya melanjutkan kepemimpinan dan program pemerintahan Jokowi. Karena itu, Kapolri dapat dianggap telah berpihak kepada calon presiden tertentu. Pernyataan Kapolri tersebut sangat tidak patut dilontarkan kepada masyarakat.
Pertama, kata Anthony, pemilu adalah hak rakyat untuk menentukan pemimpin nasional (presiden). Rakyat yang akan menilai apakah kepemimpinan presiden Jokowi selama ini sudah baik atau belum. Rakyat yang akan menentukan apakah presiden selanjutnya, sebaiknya mempunyai program dan karakter kepemimpinan yang sama atau berbeda sama sekali dengan Jokowi.
”Ini adalah prinsip “kedaulatan ada di tangan rakyat” seperti dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar,” kata Anthony dalam rilis resmi yang dikirim ke redaksi INDOSatu.co, Sabtu (13/1).
Karena itu, ungkap dia, tidak ada satupun pejabat boleh mengintervensi hak rakyat tersebut, termasuk intervensi melalui pernyataan yang mengarahkan, seperti “estafet kepemimpinan”.
Sebab pejabat negara itu, beber Anthony, termasuk Kapolri harus bersikap netral. Kalau Kapolri, sebagai rakyat, mempunyai pendapat pribadi, boleh saja diungkapkan ke publik kalau yang bersangkutan tidak menjabat lagi, alias harus mengundurkan diri.
Kedua, kata dia, pemilu dan pemilihan presiden pada hakekatnya adalah tentang perbedaan. Ini berlaku di seluruh dunia. Pemilu adalah tentang adu gagasan, mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Adu gagasan adalah perbedaan.
Kalau dalam pemilu tidak ada adu gagasan, dan tidak ada perbedaan kebijakan dan program, maka negara ini akan terjebak dalam kondisi stagnanasi, yang bisa berakibat fatal bagi bangsa dan negara. Antara lain, kemiskinan dan korupsi akan terus bertahan dalam kondisi sangat memprihatinkan.
Karena itu, perbedaan adalah sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Perbedaan adalah sumber inovasi yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pembangunan bagi sebuah bangsa menuju kejayaan. (adi/red)
