INDOSatu.co – JAKARTA – Pesan moral disampaikan Ketua Umum DPP KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat terkait upaya moderasi yang dilakukan penguasa. Pimpinan buruh harus waspada untuk menjaga ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah, meski dengan dikasih embel-embel subsidi.
‘’Independensi seperti itu harus tetap dijaga sampai kapan pun. Dan, sikap tersebut berlaku bagi pimpinan buruh dari semua tingkatan, baik pada level perusahaan, cabang, daerah, bahkan nasional,’’ kata Jumhur dalam keterangannya, Senin (19/9).
Pernyataan Jumhur tersebut sebenarnya sudah sering dilontarkan di berbagai kesempatan dalam acara penting perburuhan, termasuk saat menyampaikan sambutan pada acara Rakernas FSP Transport Indonesia (FSPTI KSPSI) di Bandung 16-17 September lalu. ‘’Martabat itu harus dijaga untuk menjaga kehormatan kaum buruh,’’ kata Jumhur.
Jumhur mengatakan bahwa, gara-gara menerima bantuan apapun dari penguasa, termasuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) akibat kenaikan BBM atau menerima sembako murah dan bantuan kegiatan lainnya misalnya, tidak boleh pimpinan buruh menjadi lemah dan lupa memperjuangkan tuntutan utamanya.
“Kalau gara-gara bantuan lantas semua pimpinan buruh berubah dan tidak lagi berjuang keras menuntut perubahan kebijakan yang merugikan kaum buruh, ya itu namanya sudah tersogok, baik disadari atau tidak,” tegas Jumhur wanti-wanti
Semua pimpinan buruh, kata pria yang juga mantan aktivis mahasiswa ITB tahun 80-an ini, dipersilakan berhubungan baik dengan pejabat seperti dengan Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan dengan Menteri atau Presiden sekali pun.
Tetapi, kata Jumhur, jangan sampai pimpinan buruh berubah sikap. Buruh harus tetap menuntut agenda utama kaum pekerja, yaitu mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah menjadi monster bagi kaum buruh Indonesia.
Jumhur menengarai, bahwa sudah banyak pimpinan buruh yang disogok penguasa, sehingga tidak lagi militan memperjuangkan nasib anggotanya. Dan melihat fenomena tersebut, Jumhur mengaku prihatin dan mengelus dada.
Jika akhirnya ikut demo atau unjuk rasa pun, hanya sekedar tampil dengan jumlah massa ala kadarnya bagai karnaval dan setelah mejeng sejam dua jam terus pulang kembali ke rumah masing-masing. ‘’Itu namanya demo sekedar menggugurkan kewajiban,’’ pungkas Jumhur. (adi/red)
