INDOSatu.co – BOJONEGORO – Konflik antara Ketua DPC Parai Demokrat (PD) Bojonegoro Sukur Priyanto dan Munawar Cholil, caleg DPRD pada Pemilu 2024, yang berujung saling lapor ke aparat hukum mendapat perhatian dari DPP Partai Demokrat.
Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengaku mengetahui konflik itu justru dari media. Meski demikian, Didik mengaku dirinya tidak tahu persis permasalahan yang sesungguhnya terjadi dalam pencalegan tersebut.
‘’Saya tahunya ya dari berita media saja,’’ kata Didik Mukrianto via ponselnya kepada INDOSatu.co, Rabu (15/11).
Sebagai pengurus DPP, kata Didik, urusan pencalegan, termasuk di Bojonegoro, mekanisme tetap diserahkan kepada masing-masing daerah. Sebab, masing-masing daerah telah memiliki karakter yang berbeda.
‘’DPP hanya berharap, penyusunan akan berjalan lancar tanpa riak-riak atau masalah yang mengganggu jalannya roda organisasi. Apalagi, pemilu 2024 makin dekat,’’ kata Didik yang juga anggota DPR RI dari Dapil IX (Bojonegoro-Tuban) Jawa Timur ini.
Terkait konflik Partai Demokrat Bojonegoro itu, Didik mengaku belum tahu apakah sudah sampai ke DPP Partai Demokrat atau belum. Sebab, ungkap Didik, hingga kini dirinya belum dapat atensi atau kabar terkait penyelesaian masalah pencalegan di Bojonegoro tersebut. ‘’Belum sampai mungkin. Belum ada pemberitahuan ke saya itu,’’ kata Didik.
Meski demikian, Didik berharap polemik di tubuh Partai Demokrat Bojonegoro itu biar diselesaikan sendiri, tanpa campur tangan dari DPP Partai Demokrat. Dengan cara seperti itu, akan terjadi proses pendewasaan dalam berpolitik.
‘’Kalau bisa diselesaikan sendiri, maka hasilnya akan bagus. Tentu yang tahu cara menyelesaikan ya, DPC (Partai Demokrat Bojonegoro, Red) sendiri. Menjelang pemilu, harus tercipta suasana yang sejuk dan kondusif,’’ pungkas pria yang anggota Komisi III DPR RI tersebut. (adi/red)
