INDOSatu.co – JAKARTA – Lengsernya Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog memantik perhatian para pengamat ekonomi di tengqh karut marut tata niaga impor beras yang menjadi sorotan publik. Apalagi jika dibandingkan dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi yang justru posisinya aman dari kursinya.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menegaskan, sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab dalam berbagai kekacauan akibat impor beras justru adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dipimpin Arief.
”Yang paling bertanggungjawab itu Bapanas, kok saudara Arief aman-aman saja. Kepala Bapanas pantas dicopot?,” tanya Anthony kepada INDOSatu.co, Kamis (12/9) malam.
Lengsernya Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog memang jadi perhatian publik, terutama para pakar ekonomi di Tanah Air. Sementara, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi justru aman-aman saja. Hal itulah yang menimbulkan pertanyaan dan tanda tanya besar.
“Bulog itu hanya berfungsi sebagai pelaksana impor beras, atas perintah Bapanas. Dengan kata lain, Bulog tidak bisa berinisiatif sendiri melakukan impor beras,” kata Anthony.
Semua rencana impor beras, lanjut Anthony, dikoordinasikan oleh Bapanas, termasuk cara penggunaan transportasi impor dengan menggunakan kontainer, yang menyebabkan demurrage.
“Karena itu, pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan impor beras selama ini mestinya Bapanas, baik jumlah kuantitas impor beras yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, maupun tata cara yang diduga ada mark-up serta demurrage yang merugikan keuangan negara,” ungkap dia.
Anthony turut menyinggung soal Bapanas secara struktur berada langsung di bawah koordinasi dan kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Artinya, patut diduga keras, impor beras yang akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara ini juga atas sepengetahuan Presiden,” ucap dia.
Karena itu, Anthony menilai, pencopotan Dirut Bulog hanya sebagai ‘kambing hitam’ atas kekisruhan impor beras ini, yang sebenarnya bukan tanggung jawab Dirut Bulog secara langsung.
“Tetapi, ironisnya, menteri BUMN tidak bisa mengganti Kepala Bapanas yang sebenarnya merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kekisruhan impor beras, karena penggantian Kepala Bapanas merupakan wewenang Presiden. Dan dalam hal ini, Presiden nampaknya melindungi sepenuhnya Kepala Bapanas,” pungkas pakar ekonomi alumni Erasmus University, Rotterdam, Belanda ini. (*)
