INDOSatu.co – JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersikap. Melalui Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi, lembaga fatwa untuk umat Islam itu mengkritik keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mewajibkan vaksin bagi yang mau beribadah di tempat ibadah.
“Pernyataan LBP tentang kewajiban membawa sertifikat vaksin memasuki rumah ibadah seperti masjid adalah bentuk pemaksaan kehendak dan pelanggaran nyata atas legitimate right (hak yang sah) setiap warga negara yang dijamin konstitusi,” ujar Kiai Muhyiddin melalui pernyataannya, Kamis (12/8).
Kiai Muhyiddin menjelaskan, seorang Muslim yang masuk masjid sudah paham dan sadar tentang kewajiban dan haknya. “Ia (muslim, Red) tak akan ke masjid jika dalam keadaan sakit,” jelasnya.
Ketua Dewan Pembina JATTI (Jalinan Alumni Timur Tengah Se-Indonesia) itu menilai, pernyataan Luhut tersebut telah melampaui batas kewenangan dan otoritas sebagai pejabat publik yang tak punya kompetensi di bidang keislaman.
Terkait aturan ibadah, kata Kiai Muhyiddin, MUI sudah mengeluarkan beberapa fatwa tentang pelaksanaan ibadah ritual di era pandemi.
“Seharusnya ia (LBP) menggunakan narasi yang benar sebelum membuat pernyataan ke publik supaya tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tuturnya.
Masyarakat, kata Kiai Muhyiddin, sudah muak dengan begitu banyak peraturan yang hanya berlaku bagi rakyat lemah. Jadi, jangan membikin aturan yang bikin gaduh, dan mengganggu ketentraman dalam menjalankan ibadah,” tambah Kiai Muhyiddin.
Selain itu, Kiai Muhyiddin juga mengingatkan Luhut untuk tegas terhadap tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari China yang belakangan ini marak datang ke Indonesia di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
“Menko Marvest wajib membuktikan kepada publik tentang komitmennya menerapkan PPKM terhadap TKA dari China yang terus berdatangan dengan bebas dengan fasilitas mewah dan pelayanan istimewa,” kata Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah itu. (*)
