INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menerima aspirasi dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang menuntut kejelasan hak mereka terkait hunian apartemen yang tak kunjung diserahkan. Menyikapi aspirasi tersebut, Lasarus mengimbau agar perusaaan pengembang dapat memperjelas persoalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Lasarus, buntut ketidakjelasan ini sangat membuat rakyat menderita, bahkan ada yang kehilangan nyawa.
“Jangan ngumpulin uang rakyat terus barangnya enggak ada, korbannya rakyat banyak, enggak benar bisnis seperti ini,” kata Lasarus dalam keterangannya, Senin, (5/12).
Menurut dia, jika kerja Meikarta seperti itu, jelas sangat memalukan. Lasarus meminta ini segera diselesaikan. Itu harapannya sebagai wakil rakyat. ”Jangan sampai orang enggak jelas nasibnya, saya dapat kabar ada yang sudah meninggal, ada yang stres enggak bisa bayar sekolahan anak, kan kasihan,” terang Lasarus usai menerima aspirasi Komunitas Peduli Konsumen Meikarta di Ruang Sekretariat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).
Lasarus menjelaskan, pihaknya akan mulai berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Perumahan sebagai bagian dari Kementerian PUPR yang merupakan mitra kerja dari Komisi V dan juga akan menjalin komunikasi dengan Komisi XI terkiat kasus kejelasan pembayaran angsuran hunian Meikarta yang juga diduga bermasalah.
“Kita gak bisa sembarangan juga sebetulnya, ini persoalan hukum. Kami lembaga politik, kami tidak mengambil alih persoalan hukum, tapi sebagai wakil rakyat kami mengimbau Meikarta merasa salah, selesaikan gitu loh,” jelas anggota Fraksi PDIP ini.
Lebih lanjut, Lasarus menyampaikan, pihaknya akan mendiskusikan kasus ini untuk memperjelas sejauhmana wewenang DPR dalam membantu para korban. Sebab, kata Lasarus, mereka sudah membayar lunas. Bahkan, ada yang masih mengangsur sampai hari ini, tapi unitnya gak ada. Kabarnya, sudah dikomunikasikan dengan pihak Meikarta, juga tidak ada kejelasan, akhirnya datanglah mereka ke DPR.
”Tadi saya sudah sampaikan, kami akan cek dulu sejauh mana kewenangan kami untuk menyelesaikan persoalan ini, terkait dengan masalah Meikarta,” beber Lasarus.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aep Mulyana menyampaikan pihaknya menuntut pengembalian uang buntut ketidakjelasan hunian yang mereka beli sejak 2017. “Untuk Meikarta refund adalah harga mati kami, jadi kalau enggak refund saya akan kejar terus sampai dimana, terutama Grup Lippo (pengembang),” pungkas Lasarus. (*)
