INDOSatu.co – JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA (HNW) mendukung langkah konstruktif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta meminta semua pihak untuk mengikuti seruan demi terwujudnya kepemimpinan moral melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
“Saya sangat mendukung sikap dari PP Muhammadiyah dan PBNU agar semua pihak mengikuti dan menaati seruan demi terwujudnya kepemimpinan moral tersebut,” kata HNW saat menyampaikan orasi pada pembukaan Musda ke IX Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5)
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beserta jajaran pengurus pusat Muhammadiyah menyambangi kantor PBNU pada Kamis (25/5). Rombongan diterima dan menjalin dialog dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) beserta pengurus PBNU lainnya. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk berkaitan dengan kepemimpinan moral melalui Pemilu 2024 mendatang.
HNW berharap, seruan tersebut selain kepada capres dan cawapres, juga perlu disampaikan langsung kepada partai-partai karena mereka lah yang mencalonkan presiden, serta rakyat Indonesia pada umumnya, karena rakyat lah pemilik kedaulatan, yang akan menentukan siapa yang terpilih sebagai Presiden atau Anggota DPR melalui digunakannya hak pilih mereka.
“Agar Partai hanya mencalonkan presiden dan Cawapres adalah tokoh yang punya track record moralnya baik,” kata HNW.
Selain itu, kata HNW, rakyat sebagai pemilik kedaulatan juga bisa memberikan reward dengan memilih partai yang mengajukan capres dan caleg yang memiliki rekam jejak moral yang baik, rakyat juga memberikan punishment dengan tidak memilih partai, caleg, dan capres yang tidak memperdulikan seruan moral dari pimpinan Muhammadiyah dan NU tersebut.
Yang tidak kalah penting, kata HNW, bahwa seruan kepemimpinan moral ini juga disampaikan dan diresapi oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu.
“Agar sikap demokratis rakyat yang sudah memilih kepemimpinan yang bermoral, tetap bisa terjaga, agar mereka masih bisa percaya dengan demokrasi dan hasilnya, ketika prinsip moral kejujuran juga menjadi pegangan serius semua pihak, terutama penyelenggara pemilu (KPU) dan pengawas pemilu(Bawaslu),” ujar HNW..
HNW menambahkan, seruan kepemimpinan moral ini juga sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah. Apalagi, sebagian besar kepala daerah menjelang pemilu 2024 adalah pelaksana tugas yang bukan dipilih oleh rakyat, sehingga perlu menunjukkan netralitasnya.
“Hal ini juga perlu disampaikan kepada Polri dan TNI. Netralitas para pemimpin juga bagian dari pelaksanaan kepemimpinan yang bermoral dengan sendi keadilan sebagaimana yang diingkatkan oleh ormas NU dan Muhammadiyah,” tambah alumni Ponpes Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur itu.
Lebih lanjut, HNW mengatakan, seruan pimpinan Muhammadiyah dan NU tersebut juga sejalan dengan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih berlaku hingga saat ini.
“Kepemimpinan moral dalam Pemilu juga dapat diwujudkan dengan diwujudkannya asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 benar-benar dilaksanakan”tuturnya.
“Karena itu, sangat penting agar ide besar dari pimpinan Muhammadiyah dan NU yang sesuai dengan prinsip konstitusi, cita-cita reformasi dan ajaran agama itu juga bisa didengarkan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan pemilu tahun 2024, bukan hanya oleh capres dan cawapres saja, agar efektif dan potensial hadirkan kepemimpinan nasional 2024 yang bermoral, baik ditingkat eksekutif maupun legislatif,” pungkas Anggota DPR RI asal PKS dari Dapil DKI Jakarta II itu. (adi/red).
