SELAMA ini saya sengaja tidak banyak berkomentar, bahkan menolak menjadi narasumber dari Kasus Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam (2016) tersebut. Bagaimana tidak? Kasus yang sebelumnya melibatkan “orang-orang yang bukan siapa-siapa” ini tampak sekali blow-up pemberitaannya.
Sudah hampir sebulan ini, setiap malam semua media mainstream memberitakan sampai membuatkan dialog-dialog dan siaran langsung (live) terus menerus. Mulai dari munculnya orang-orang yang bermaksud membela satu pihak versus pihak lainnya, komentator lokal yang bersuara hanya berdasarkan cerita, sampai bisa-bisanya kesurupan dijadikan fakta.
Lebay, penilaian masyarakat sekarang ini terhadap kasus tersebut. Sampai-sampai ada TV yang menayangkan topik yang sama selama 2-3 minggu berturut-turut untuk acara dialog live-nya. Tak heran jika dalam tayangan kasus itu tampak seperti mengada-ada. Baik topik yang dibahas maupun para narasumbernya.
Belum lagi jika melihat isi pemberitaannya. Tampak tidak ada topik lain yang sebenarnya jauh lebih layak dibahas selain topik ini. Dalam diskusi live tersebut, yang tampak seperti debat kusir antar narasumber yang sangat konyol dan tidak mencerdaskan. Bahkan bisa disebut membodohi masyarakat.
Padahal, sebenarnya sangat banyak topik berita yang jauh lebih penting dibahas dan didiskusikan selain melulu hanya topik Vina itu. Mulai dari kasus Korupsi Timah 271 triliun yang sampai terjadi “saling intip” dua institusi penegak hukum, kasus Tapera yang sangat memberatkan pekerja karena sangat tidak masuk akal dan dikhawatirkan hanya akan menjadi ajang korupsi baru, sampai kasus-kasus lain seperti putusan MA soal batas usia calon kepala daerah (Cakada) yang sangat tampak ada pesanan oknum tertentu.
Kasus-kasus yang sejatinya lebih penting diatas sebenarnya jauh lebih krusial untuk mendapatkan porsi pemberitaan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya mengulang2 statemen dari pihak-pihak di kasus tahun 2016 tersebut. Dampak yang akan dirasakan masyarakat jauh lebih besar, misalnya kasus Korupsi Timah,
Pemotongan Tapera sampai ke Cakada belum cukup umur lagi yang diloloskan dari Peraturan yang seenaknya diubah tersebut. Jadi, disinilah tampak kalau pemberitaan berlebihan kasus Vina ini malah ditengarai memang digunakan unrtuk menutupi kasus-kasus besar tersebut.
Selama kasus Vina dibahas, tampak “jauh panggang dari fakta”. Misalnya hanya berdasar ilusi film yang sengaja dibuat berjudul “Vina sebelum 7 hari”, kejadian halusinasi “kesurupan” yang tidak bisa dijadikan fakta hukum, sampai ke munculnya nama-nama baru yang berani mengaku sebagai “saksi-saksi fakta”.
Kini mulai muncul bukti baru berupa screenshot/tangkapan layar CCTV (Close Circuit TeleVision) yang disebut-sebut berasal dari kasus tersebut. Tangkapan layar yang masih berupa kolase ini memang belum bisa diuji kebenarannya, apalagi disebut-sebut hanya berasal dari pihak ketiga yang memposting di Akun TikTok dan IG.
CCTV yang belum bisa diuji kebenarannya ini memang penting untuk ditandaskan sebelumnya, karena seharusnya CCTV yang bisa digunakan sebagai alat bukti,- sesuai Pasal 5 dan 6 UU ITE,- adalah bukan hanya berupa screenshot saja, tetapi rekaman video utuh yang bisa diputar untuk dianalisa kualitas video dan metadata asli CCTV tersebut.
Secara teknis, rekaman CCTV dalam Digital Video Recorder (DVR) biasanya memang bertahan 1-2 bulan (kalau Hardisk-nya berkapasitas 500 GB sd 1TB saat itu). Kalau sekarang, mungkin saja hardisk DVR di CCTV bisa sampai berkapasitas 2TB sampai 4TB. Tetapi, itu juga tidak akan bisa menyimpan sampai 8 tahun (2016 sampai 2024).
Secara teknis kalau melihat screenshot CCTV yang sekarang ditampilkan, jelas ada rekaman video yang utuh dan ada kesengajaan untuk “disimpan”. Mulai dari terjadinya peristiwa tersebut sampai sekarang, karena adegan-adegan yang ditampilkan cukup signifikan, mulai dari Genk Motor yang berkerumun. Ada yang membawa balok kayu ukuran besar, sampai kepada terekamn sosok wanita lain (selain Vina) dalam CCTV tersebut. Secara teknis, kualitas dari rekaman CCTV ini cukup jelas dan layak untuk dianalisis, karena teknologi pada 2016, meski belum berkualitas HD/4K seperti kamera-kamera sekarang, tidak low-res, sehingga bisa ditelaah secara ilmiah.
Apalagi disebut-sebut jumlah CCTV yang ada di TKP sebenarnya bukan hanya 1 (satu), tetapi sampai berjumlah 7 (tujuh) kamera CCTV. Mulai dari Perempatan, Perumahan Mewah, Minimarket seperti Indomart & Alfamart sampai ke Jembatan/Fly-over Talun. Kalau melihat kualitas screenshot CCTV ini, kondisinya jauh lebih bagus dari CCTV di salah satu Pondok Pesantren di Cikarang yang sempat saya dihadirkan selaku Ahli oleh LBH Jakarta di Sidang PN Cikarang tahun 2022 lalu dan alhamdulillah bisa menjadi bukti utama dalam persidangannya dan membebaskan Pihak yang tidak bersalah.
Sebagaimana kasus Kopi Sianida di Kafe Olivier yang juga kembali menjadi heboh gara-gara ada tayangan di Netflix sebelumnya, CCTV di kasus itu diragukan di sidang, karena penangangan CCTV-nya tidak sesuai protap alat bukti karena hanya diambil dari USB Flashdisk dan bukan dari DVR aslinya. Jika memang benar rekaman CCTV kasus Vina ini sudah “disimpan” selama 8 tahun dan tidak ditampilkan di sidang bulan Februari 2017 silam gara-gara “tidak ada Ahli” (?), sungguh sangat absurd mengingat sejak 2004 saja saya sudah sering dihadirkan untuk kasus-kasus seperti ini.
Kesimpulan tersebut, munculnya beberapa screenshot CCTV yang baru ditampilkan sekarang ini semakin menambah kecurigaan saya terhadap kasus ini. Jelas ada kesengajaan untuk “membuat panjang” pengungkapan kasus dan sekali lagi dimungkinkan untuk menutupi kasus-kasus besar lainnya, yakni (Korupsi Timah, TAPERA, Putusan MA bahkan kasus lama soal Kilometer 50).
Lantas siapa (oknum, Red) “sutradara” dibalik semua Pemberitaan yang sengaja dibuat panjang ini? Kasihan masyarakat, harus terbebani lagi dengan perbincangan yang sebenarnya tidak perlu di tengah kondisi negara yang makin tidak baik-baik saja ini… (*)
Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes;
Penulis adalah Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen.
