INDOSatu.co – JAKARTA – Terkait perubahan komposisi saham (divestasi) PT. Vale Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Menteri BUMN Erick Thohir tidak lembek terhadap PT. Vale dan berjuang agar saham BUMN menjadi mayoritas serta memiliki hak pengendalian operasional dan finansial perusahaan.
Mulyanto mengingatkan divestasi kali ini jangan hanya sekedar menjadi gula-gula dalam perizinan PT. Vale yang tidak punya makna buat kepentingan Indonesia. Sebab, diinginkan publik sejatinya harus sesuai dengan konstitusi dan UU Minerba, bahwa Indonesia semakin berdaulat dalam pengusahaan kekayaan alamnya.
Kekayaan alam, kata Mulyanto, yang harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, yang diinginkan, sesuai kesepakatan hasil Raker DPR-RI dengan Menteri ESDM pada 13 Juni 2023, bukan sekedar MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas saja, tetapi yang utama adalah bahwa BUMN sebagai representasi negara, memiliki hak menjadi pengendali operasi dan finansial, serta aset Vale ini dicatat dalam pembukuan keuangan negara sebagai kekayaan negara bukan dicatat di luar negeri. ”Ini soal kedaulatan bangsa dan negara,” kata Mulyanto.
“Kenapa juga kita harus memberikan izin pertambangan atau memberikan wilayah usaha seluas sekarang ini, kalau dengan divestasi saham tersebut tetap saja kita tidak berdaulat terhadap kekayaan alam kita sendiri,” sambungnya.
Untuk diketahui, dengan tambahan saham 14 persen kepada MIND-ID, maka total saham MIND-ID menjadi 34 persen. Sedang, saham Inco yang sebesar 44 persen, berkurang sebanyak 14 persen, sehingga tinggal sebesar 30 persen.
Sementara saham Sumitomo 15 ersen dan saham publik Indonesia 21 persen. Dengan demikian, MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas.
“Karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah harus bisa memastikan terkait dua hal. Pertama, bahwa yang dilepas adalah saham Inco, bukan saham milik yang lain. Sehingga benar-benar terwujud, bahwa MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas,” imbuhnya.
Kalau yang dilepas adalah saham milik Sumitomo atau saham publik, kata Mulyanto, maka sifat mayoritas saham MIND-ID ini tidak tercapai.
“Tetap saja Inco yang akan menjadi pemegang saham mayoritas atau beda-beda sangat tipis. Kedua, harga saham yang dilepas tersebut harus di bawah harga pasar dan terjangkau oleh MIND-ID,” terang Mulyanto.
“Kedua hal ini harus tercapai, bila tidak maka nonsense MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas. Sehingga tidak mungkin juga menjadi pengendali operasional dan keuangan Vale, serta aset Vale sulit dicatat sebagai aset nasional,” imbuhnya.
Menurut Mulyanto, kalau itu tidak terjadi lebih baik izin pertambangan Vale tidak diberikan, serta wilayah usahanya diciutkan. (*)
