INDOSatu.co – JAKARTA – Masyarakat harus bersikap dewasa terhadap perbedaan pendapat menjelang pesta demokrasi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Apalagi, dalam pesta demokrasi tersebut, dipastikan akan munculnya perbedaan, dan perbedaan itu merupakan satu keniscayaan. Karena itu, harus dihadapi dengan sikap dewasa. Pikiran boleh panas, tapi hati tetap dingin.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad dalam Temu Tokoh Nasional dengan Unsur Kepemudaan, Keagamaan dan Civitas Akademika tahun 2022. Acara tersebut berlangsung digelar di Gedung Yayasan Ilimu Ilomata, Desa Ulapato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, belum lama ini.
Bukan hanya itu. Mantan Gubernur Gorontalo dua periode tersebut mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam kontestasi politik yang akan terjadi pada 2024. Masyarakat diharapkan memberi pilihan terbaik, dari berbagai alternatif yang ada. Bukan malah antipati terhadap kontestasi politik, dan jangan pula golput alias tidak memilih.
“Mari turut berpartisipasi dalam kontestasi politik secara damai, tidak ada ribut-ribut, agar kondisi ekonomi semakin membaik. Karena keributan hanya akan menimbulkan kerugian kepada semua pihak,” kata Fadel.
Saat ini, ungkap Fadel, MPR bersungguh-sungguh ikut berkontribusi dalam perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperjuangkan untuk membangkitkan ekonomi, beber Fadel, adalah mengembalikan haluan negara yang sempat dicabut pasca gerakan reformasi.
“Ketiadaan haluan negara, membuat pembangunan tidak berjalan secara berkesinambungan. Setiap presiden memiliki visi dan misi pembangunannya sendiri, sesuai pidato yang disampaikan saat kampanye. Dan itu menyebabkan pembangunan yang dilakukan presiden sebelumnya terbengkalai. Karena itu MPR berusaha menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) seperti yang dulu dikenal sebagai GBHN,” kata Fadel.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR dari unsur DPD itu menerima aspirasi dari Suharto, masyarakat setempat, yang menghendaki agar MPR teguh mempertahankan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sebab, Pancasila terbukti mampu menjaga bangsa Indonesia dari berbagai ancaman perpecahan.
“MPR sepakat dengan Pak Suharto. Kami tidak ingin ada perubahan atas dasar dan konstitusi negara, karena semua itu sudah final. Meski demikian, keinginan dan aspirasi bapak akan saya bawa dan sampaikan kepada para pejabat di Jakarta,” kata mantan menteri Kelautan dan Perikanan ini.
Sementara itu, anggota MPR dari kelompok DPD Djafar Alkatiri menegaskan, pelan tapi pasti, Gorontalo menjadi provinsi yang terus melakukan pembenahan. Gorontalo juga menjadi daerah pemekaran dan otonomi yang semakin maju, dari sebelumnya. Karena itu, seluruh masyarakat harus ikut terlibat dalam pembangunan, sesuai kemampuan dan tugasnya masing masing.
“Yang guru, mengajarlah dengan baik agar murid-murid jadi pandai dan bisa berprestasi. Yang mahasiswa, belajarlah dengan tekun, agar membanggakan orang tua. Yang pengusaha bekerjalah dengan baik, jangan hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi ajak warga sekitar yang masih menganggur untuk bekerja. Bila semua bekerja dan saling membahu, maka kemajuan Gorontalo hanya soal waktu,” kata Djafar (adi/red)
