INDOSatu.coo – JAKARTA – Tiga calon wakil presiden (cawapres) beradu gagasan tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa, di Jakarta Convention Centre (JCC), Ahad (21/1) malam.
Dalam paparan visi misinya, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti peran negara dan pemerintah yang dia sebut abai terhadap nasib petani, dan nelayan. Secara khusus dia menyoroti proyek food estate.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyatakan bahwa proyek food estate “harus dihentikan” karena tidak memberi manfaat dan keberpihakan kepada petani.
“Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita,” kata Gus Imin.
Selain itu, Muhaimin juga menyoroti peran desa yang harus menjadi “titik tumpu pembangunan” dan petani, nelayan, peternak serta masyarakat adat “harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional”.
Muhaimin juga mengkritisi penanganan krisis iklim oleh pemerintah yang dia nilai “tidak diatasi serius”. Menurutnya, krisis iklim tidak bisa hanya mengandalkan proyek giant sea wall karena “tidak mengatasi masalah”.
Muhaimin mengatakan bahwa salah satu yang akan dia lakukan untuk mengatasi krisis iklim adalah dengan menggenjot energi baru dan terbarukan.
Dalam pemaparan visi misinya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menekankan rencana melanjutkan dan memperluas cakupan program hilirisasi pemerintah, tak hanya di sektor pertambangan, tapi juga pertanian, maritim, dan digital.
Ini terutama mempertimbangkan cadangan berlimpah nikel dan timah serta potensi besar energi baru dan terbarukan Indonesia.
“Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali, bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Karena itu, kerja sama penta-helix wajib untuk didorong,” kata Gibran, merujuk kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, badan usaha, universitas, masyarakat, dan media.
Selain itu, Gibran juga membahas rencana mendorong ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah, melanjutkan agenda reformasi agraria, meningkatkan anggaran dana desa, dan mendorong rancangan undang-undang tentang masyarakat adat agar lebih berkeadilan.
Terkait dengan program food estate, Gibran mengakui memang ada yang gagal, “Tapi ada juga yang berhasil, ada yang panen, misalnya di Kabupaten Gunung Mas, Kaltim, sudah panen jagung dan singkong. Cek saja datanya,” klaim Gibran.
Senada dengan Cak Imin, cawapres nomor urut tiga Mahfud MD juga mengkritik program food estate. Saat pemaparan visi misi, Mahfud MD menjabarkan bahwa ia bakal menyusun kebijakan berdasarkan empat tolok ukur yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
Keempat tolok ukur itu terdiri dari pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan turun-menurun.
Berdasarkan tolok ukur itu, Mahfud menyatakan ia akan mengajukan dua program, yaitu “petani bangga bertani, dan di laut kita jaya, nelayan sejahtera.”
“Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja. Rugi dong kita,” ujar Mahfud.
Saat ditanya soal praktik pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar, Mahfud dan Cak Imin menyebut saat ini ada 2.500 tambang ilegal.
Sedangkan, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Desember 2023, jumlah penambangan tanpa izin atau PETI teridentifikasi berada di 2.741 lokasi.
Cak Imin mengatakan, angka ini memprihatinkan. Padahal, katanya, tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan.
“Kita menyaksikan, dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tinggi di Sulawesi Tengah, yang kaya sumber daya nikel dan memiliki banyak pabrik pengolahan, tidak dinikmati rakyat setempat yang tetap saja miskin.
Menurut Gibran, solusinya sederhana. Ia bilang, pemerintah tinggal mencabut izin usaha pertambangan atau IUP para perusahaan yang bermasalah.
Kata Mahfud, urusannya tidak sesederhana itu, karena urusan pencabutan IUP “banyak mafianya”. (*)
