DALAM pandangan saya dan proyeksi geopolitik dunia kedepan setelah Pilpres 2024, tidak akan muncul 2 pilihan; antara super liberalism dan neo-communism di Indonesia dan juga di belahan dunia pada umumnya. Dari dulu, dunia ini sudah dan selalu dikuasai oleh dua kelompok:
Pertama, kelompok korporasi global, yang menjual barang dari kebutuhan pokok rumah tangga hingga alat-alat perang canggih, seperti drone dan kapal selam bertenaga nuklir untuk menguasai dunia.
Kedua, kelompok agama, yang menjual produk surga dan neraka kepada masyarakat di dunia, baik itu agama Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Zoroastrianism, Confusianism, dan lain sebagainya.
Dua kelompok itu dari dulu sudah, selalu dan akan menguasai dunia, baik lewat komunis, diktator, monarki, theokrasi, maupun demokrasi. Hal itu juga dibuktikan fakta geopolitik dalam kurun waktu 30 tahun terakhir adalah:
1). Ketika Rusia (dulu Uni Sovyet, Red) itu bubar tahun 1991 dan Presiden Mikhail Gorbachev membuka perubahan baru lewat Glasnost dan Perestroika sebelum turun, Uni Sovyet sebenarnya sudah mulai membuka diri untuk masuknya investasi dari Barat.
Mulai tahun 1992 hingga 1999 di era Presiden Boris Yeltsin, Rusia mulai dibanjiri korporasi global. Masuknya korporasi global di Rusia itulah yang menjadikan Rusia maju dan kuat secara ekonomi dan keuangan hingga hari ini, dengan banyak perusahaan minyak asing yang membantu lifting crude oil dan beroperasi di Rusia. Itu yang membuat penghasilan dan pendapatan Rusia dari minyak sangat fantastik. Tetapi, setelah perang di Ukraina, sudah ada 1.200 lebih korporasi global cabut dari Rusia. Hal itu akan sangat membuat ekonomi dan keuangan Rusia jeblok, karena terkuras untuk membiayai perang dan hilangnya pendapatan yang besar.
Bahkan, setelah 1,5 tahun perang di Ukraina, Rusia sudah mengalami defisit $43 billion dollar, dan ekonomi Rusia juga oleng dan semakin merosot. Ditambah kondisi perang di Ukraina yang tidak menguntungkan bagi Rusia secara politik, ekonomi, dan militer. Saat ini tentara Rusia juga sudah tidak mampu melakukan penyerangan, dan hanya bisa bertahan. Itu perubahan kondisi perang di Ukraina 180 derajat
Sementara itu, dengan bantuan pelatihan, amunisi dan alat perang canggih dari negara Barat, tentara Ukraina mulai menguasai kembali sedikit demi sedikit daerah yang sudah dikuasai oleh Rusia selama 1,5 tahun perang yang terjadi di Ukraina. Padahal, ketika invasi militer Rusia di Ukraina akan dimulai, Presiden Rusia Vladimir Putin memprediksi, Ibu Kota Ukraina, Kyiv, akan dikuasai dalam waktu 3 hari.
Setelah Perang di Ukraina Sudah Berjalan 500 Hari
Prediksi saya, kedepan Rusia akan semakin lemah secara ekonomi, keuangan, dan militer. Perang di Ukraina baru akan berhenti bila Vladimir Putin dikeluarkan dari jagat perpolitikan di Rusia. Itu bisa saja terjadi ketika rakyat Rusia sendiri yang menghentikan Vladimir Putin dari perpolitikan di Rusia.
2). Republik Rakyat China (RRC) juga bernasib sama. Dulu di era Deng Xiaoping tahun 1978, RRC mulai membuka diri untuk investasi asing dengan kebijakan pintu terbuka. Selama 30 tahun terakhir, kemajuan ekonomi di RRC tidak lepas dari banyak korporasi global yang beroperasi di RRC. Ditambah keterbukaan negara Barat untuk memberikan tempat dan kesempatan bagi ratusan perusahaan raksasa China untuk mendapatkan dana masyarakat (capital investments) dari luar negeri, khususnya dari Barat, seperti di Wall Street dan London Stock Exchange (LSE). Tetapi, Xi Jinping itu juga sama dengan Vladimir Putin, lupa bagaimana negaranya bisa maju secara ekonomi, perdagangan dan keuangan.
Ketika RRC mulai ketahuan praktik perdagangan yang tidak fair, licik dan suka manipulasi currency, data perusahaan dan suka mencuri copy rights, hasil research, dan intellectual properties dari negara Barat. Maka negara Barat, khususnya USA mulai melakukan perhitungan baru untuk menghadapi kelicikan praktik perdagangan RRC.
Disitulah awal dari perang dagang antara USA dan RRC, yang dimulai oleh Presiden Donald Trump. Hasilnya, China sekarang bukan lagi menjadi negara eksporter terbesar di USA, tetapi negara Kanada dan Mexico. Belum lagi ditambah kebijakan Xi Jinping yang ingin mencaplok Taiwan.
Kebijakan Xi Jinping itu jelas akan mengubah geopolitik di Asia-Pasifik yang akan memiliki dampak besar terhadap perdagangan dunia dan nasional kepentingan negara Barat, khususnya Amerika Serikat.
Disitulah negara USA mulai mengalihkan perhatian dan perangkat keras militer di Indo-Pasifik untuk menghadapi RRC dengan membuat dan memperluas perjanjian militer baru dengan beberapa negara di Asia Pasifik, termasuk dengan Papua Nugini, Philipina, New Zealand, Australia, Korea dan Jepang.
Selain itu, dengan kebijakan baru Xi Jinping, yakni: “Anti-Foreign Nationalism” yang disebut “Espionage Law” (UU anti espionage) yang begitu kasar, mengancam semua orang asing yang tinggal di China.
Orang Asing di RRC mulai takut akan menjadi korban kebijakan Xi Jinping. Seperti pergi ke tempat tertentu dan mengambil foto saja, bisa dikategorikan melakukan tindakan espionage terhadap RRC dan bisa ditangkap di bawah undang-undang spionase baru di RRC.
Hal ini yang membuat ratusan korporasi global takut dan sudah mulai meninggalkan RRC. Di USA juga ada UU Audit baru bernama S.945 Holding Foreign Companies Accountable Act yang lolos dari Kongres Amarika untuk melawan perusahaan asing di Wall Street yang suka memanipulasi data perusahaan untuk bisa mendapatkan dana investment di Wall Street, di Amerika Serikat (AS).
Tahun 2022, sudah ada 5 perusahaan BUMN milik RRC yang dikeluarkan (delisting) dari Wall Street, karena tidak mampu memenuhi tuntutan peraturan Audit baru di USA. Tahun 2023, akan ada 270 perusahaan swasta milik orang China yang akan dikeluarkan (delisting) dari Wall Street. Artinya, mereka tidak lagi memiliki akses untuk mencari dana investasi dari Wall Street. Sekarang saja, dunia Real Estate dan Perbankan di RRC sudah jeblok dan nyungsep. Utang RRC mencapai $23 trillion dollar, ditambah $500 billion dollar utang pemerintahan Provinsi di RRC.
Bisa dilihat kondisi ekonomi dan kehidupan rakyat RRC saat ini, sudah sangat sulit dengan jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan sebanyak 6.600.000 bangunan real estate kosong blong. Bahkan, banyak rakyat China yang menolak membayar cicilan rumah mereka dan itu terjadi hampir di seluruh RRC. Ditambah dengan kaburnya ratusan korporasi global dari RRC karena takut menjadi korban UU Spionase Baru yang dikeluarkan oleh XI JINPING, ekonomi RRC kedepan akan sangat sulit. Apalagi, dengan dikeluarkannya sebanyak 270 perusahaan raksasa China dari Wall Street karena tidak mampu memenuhi persyaratan AUDIT baru negara Amerika Serikat (AS). Itu semua akan membuat ekonomi RRC terus melemah dan nyungsep.
Dalam waktu 5, 10 atau 15 tahun kedepan, Rusia dan China tidak akan bisa menikmati dan memiliki pertumbuhan ekonomi dua digit, seperti pra Covid-19 dan pra perang di Ukraina. Itulah mengapa Rusia dan RRC bernafsu memperbesar jaringan BRICS. Tetapi BRICS itu sendiri sudah bisa diprediksi akan gagal dengan berbagai variabel dan faktor yang ada di dalamnya dari masing-masing anggota BRICS itu sendiri.
Ada 11 alasan, mengapa BRICS akan gagal, diantaranya adalah:
1). GDP negara BRICS itu sendiri tidak besar. Yang paling besar itu hanya RRC. GDP RRC itu juga made-up, tidak sebesar itu menurut penyelidikan para economist dunia, angka GDP RRC itu hanya manipulasi dari partai komunis China dengan 60 persen mark-up.
2). Negara BRICS itu sendiri tidak akur satu sama lain. Mereka sebenarnya saling membenci, saling berperang satu sama lain merebutkan batas wilayah, seperti: India dengan RRC, Rusia dengan RRC, serta Iran dan Saudi Arabia.
3). Banyak dari negara BRICS masih banyak yang tergantung kepada negara Barat, termasuk produk teknologi dari Barat, senjata perang, obat-obatan, pendidikan dan sistem keuangan serta serta investasi dari Barat. Bila negara Barat melakukan tindakan politik untuk mempersulit negara BRICS itu, seperti mengeluarkan dari SWIFT sistem, maka negara BRICS itu akan kalang kabut untuk bisa mudah melakukan transaksi ekspor-impor.
4). Daya beli atau buying power rakyat di negara BRICS tidak sebesar daya beli rakyat di negara Barat, karena perbedaan standar biaya hidup dan ekonomi. Sehingga, produk-produk yang dihasilkan oleh negara BRICS, tetap membutuhkan pembeli, dan sejauh ini pembeli terbesar adalah rakyat dari negara Barat.
5). RRC sudah terbukti sering melakukan manipulasi terhadap currency dan RRC adalah negara Komunis.
Komunis Melawan Kapitalis…
Bagaimana mungkin negara BRICS yang ingin mengembangkan dunia kapitalis, tetapi tergantung pada mata currency yang dikuasai oleh negara Komunis China yang melawan Kapitalis? Itu saja sudah sulit untuk bisa diterima akal sehat, mempercayai currency kepada negara Komunis dibanding currency yang dimiliki oleh negara Demokrasi.
Sebagai perbandingan, negara Uni Eropa dengan Euro yang lebih solid, satu rumpun, tidak terlalu banyak perbedaan dan memiliki GDP dan teknologi lebih besar dari BRICS, tidak mampu mengudeta hegemoni US Dollar, meski sudah berjalan selama 30 tahun.
Apalagi negara BRICS yang anggotanya saling berjauhan, tidak akur, saling membenci, saling berperang dan memiliki nasional interest yang berbeda-beda. BRICS akan tetap berjalan dan itu bisa dianggap sebagai pasar baru bagi Rusia dan China yang sudah kehilangan market share dari negara Barat.
Tetapi apakah negara BRICS bisa menggantikan market share negara Barat bagi produk RRC dan Rusia? Sama sekali tidak. India dan China sudah terbukti tidak mampu menggantikan oil dan gas market share negara Eropa bagi Rusia. Mengetahui hal ini, saya menyayangkan sekali sikap pejabat di Indonesia yang tidak mampu membaca perubahan geopolitik global dan mengambil kesempatan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Sikap gangho dan sok tahu sendiri para pejabat di tanah air, khususnya Presiden, Menkeu, Menlu dan Marves tentang foreign direct investment (FDI) yang berkiblat kepada RRC dibanding dengan Jepang dan Barat, sangat disayangkan.
Ekonomi dan perdagangan dunia tidak lepas dari pengaruh dan kepentingan geopolitik masing-masing negara. Meminta anggota G-20 pada pertemuan di Bali kemarin untuk memisahkan isu ekonomi dan masalah geopolitik sama bodohnya seperti sebelumnya, karena tidak memahami nasional kepentingan masing-masing negara. Sebab, terlalu naif dan bodoh untuk menerima gagasan seperti itu.
Lantas Apa Kesempatan Itu?
1). Sudah ada ribuan korporasi global yang sudah cabut dari Rusia dan RRC dan sedang mencari negara baru. 2). Sayangnya, incaran korporasi global itu adalah negara India, Mexico dan Brazil. 3). Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara ke 4 incaran korporasi global, tetapi Indonesia harus menghentikan korupsi, membuat aturan hukum yang pasti, sistem pengadilan yang fair, adil dan bisa dipercaya, tidak mudah disogok dan mirip sinetron, serta menciptakan stabilitas politik dalam negeri.
Kondisi itu harus diciptakan di Indonesia untuk membuat Indonesia bisa menarik para korporasi global. Indonesia selalu ketinggalan kereta karena pejabat di pemerintahan sok tahu, sok pinter tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa!!
Chris Komari;
Penulis adalah Aktivis Demokrasi, sekarang tinggal di Kota Bay Point, Contra Costa County, California, USA.
