INDOSatu.co – BOJONEGORO – Musyawarah Cabang (Muscab) IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro diprediksi bakal berlangsung seru. Sebab, selain dihadiri seluruh pengurus dan undangan, gelaran muscab tersebut bakal memilih nahkoda baru yang akan memimpin partai berlambang Kakbah itu, untuk lima tahun mendatang.
Berdasarkan pantauan wartawan INDOSatu.co di arena muscab, Muscab IX PPP Bojonegoro ini merupakan yang pertama digelar di Jawa Timur, untuk tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) PPP.
Muscab PPP Bojonegoro yang berlangsung di kantor DPC PPP tersebut dibuka langsung oleh KH Mujahid Ansyori, Wakil Ketua I Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Mujahid Ansyori mengatakan, siapapun yang kelak akan memimpin PPP Bojonegoro ini, berkewajiban untuk menyelesaikan pembentukan pengurus ranting paling lambat Juli 2022. Sebab, kata dia, karena hal itu segera dilaksanakan lantaran persiapan pesta demokrasi pemilihan legislatif (pileg) sudah semakin dekat.
Dengan mempercepat penyusunan pengurus ranting, kata dia, diharapkan persiapan maupun capaian PPP Bojonegoro dalam pileg mendatang hasilnya akan lebih baik dibandingkan pileg 2019 yang lalu.
Ansyori mengungkapkan bahwa, saat ini wakil legislatif PPP di DPRD Bojonegoro hanya empat kursi. “Jumlah itu menurun dibanding periode sebelumnya, yakni lima kursi. Ini jadi pekerjaan rumah (PR) bagi pengurus yang akan datang,” kata dia.
Untuk pengurus yang akan datang, Mujahid berharap kursi DPRD Bojonegoro dari PPP harus lebih banyak dari yang ada sekarang. “Kalau sekarang hanya empat kursi, untuk pileg mendatang kalau bisa delapan kursi harus diisi caleg dari PPP. Karena itu, pembentukan ranting harus cepat direalisasikan supaya target 8 kursi itu bisa tercapai,” kata dia.
Ansyori mengatakan, untuk merealisasikan target tersebut, dalam waktu dekat, DPW PPP Jawa Timur juga akan membentuk tim saksi menghadapi Pileg mendatang tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengangkat perolehan suara maupun jumlah kursi di DPRD di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Syarat wajib siapapun yang kelak menjadi ketua DPC PPP Bojonegoro, kata dia, harus dapat membentuk pengurus ranting di setiap desa di di Bojoengoro. “Jika merasa tidak sanggup, maka jangan mencalonkan sebagai ketua,” kata dia.
Sementara itu, Khoirul Anam, selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Bojonegoro dalam sambutannya mengakui bahwa panitia sengaja mengundang peserta pelaksanaan Muscab PPP Bojonegoro melalui jejaring sosial grup Whattap. Hal itu diungkapkan Khoirul menyusul desas-desus yang berkembang di arena muscab. Bahwa muscab yang digelar saat ini dinilai menyalahi aturan.
Meski demikian, kata Khoirul, undangan resmi tetap diberikan setelah peserta datang ke arena muscab. “Iya memang benar. Dan itu nggak menyalahi aturan. DPW PPP Jatim juga melakukan hal serupa,” kata Anam kepada wartawan. (*)
