INDOSatu.co – JAKARTA – Reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin tampaknya sangat mendesak untuk segera dilakukan. Bahkan, reshuffle itu akan lebih tepat jika dilakukan Presiden Jokowi sebelum tahun 2021 berakhir. Harapannya, agar kabinet pada awal 2022 sudah bisa bekerja dengan efektif. Reshuffle menjadi lebih berisiko jika dilakukan tahun depan. Sebab, hal itu sudah mendekati tahun politik 2024.
“Idealnya, memang harus ada reshuffle. Jika dilakukan akhir 2021, maka akan mendapat moment yang tepat,” kata Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia kepada INDOSatu.co, Minggu (28/11).
Tahun depan, kata Fernando, partai politik sudah sibuk mempersiapkan verifikasi KPU, termasuk agenda pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden. Jika reshuffle dilakukan tahun depan, tentu tidak akan efektif mendukung kinerja pemerintahan. Konsolidasi birokrasi tidak akan maksimal karena menteri baru hanya memiliki masa kerja yang singkat. Selain itu, kata dia, dari aspek politik, bongkar pasang kabinet menjelang berakhirnya kekuasaan presiden sangat tidak menguntungkan dalam konstruksi politik koalisi partai-partai pengusung dan pendukung. “Jadi, idealnya reshuffle bisa dilakukan sebelum akhir tahun 2021,” kata Fernando.
Hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada 25 Oktober lalu, ungkap Fernando, juga mencatat sebanyak 59,3 persen responden mendukung Presiden Jokowi agar merombak kabinet. Artinya, kata dia, hampir 60 persen setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti beberapa menteri.
“Itu realitas hasil survei yang sudah dilakukan berbagai lembaga survei, termasuk survei Poltracking Indonesia,” kata Fernando.
Lantas siapa yang layak masuk kabinet mendatang? Fernando menyebut banyak anak bangsa yang siap jika diminta Jokowi masuk kabinet. Selama ini, nama yang santer disebut cocok masuk kabinet antara lain, Sutrisno Bachir atau Zulkifli Hasan mewakili PAN (Partai Amanat Nasional) yang sudah resmi bergabung menjadi partai koalisi. Wakil dari PAN itu disebut-sebut cocok untuk kursi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Kemudian Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI juga disebut sebut cocok masuk kabinet memperkuat lini politik dan keamanan.
Kementerian lain yang juga diperkirakan layak kena reshuffle adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Presiden Jokowi, kata Fernando, sepertinya tidak puas dengan kinerja Kementerian Agraria. Teranyar, kata Fernando, soal mafia tanah dan sengkarut tata ruang yang tak kunjung tuntas ditangani kementerian ini.
Demi legacy-nya, Fernando meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak mau terganggu karena para pembantunya sibuk mengurus partai mengejar 2024. Karena itu, Fernando sangat meyakini Jokowi akan melakukan reshuffle agar kinerja pemerintahan tetap terjaga sampai akhir tugasnya. “Saya yakin Pak Jokowi akan menghindari resiko dan reshuffle kabinet itu akhirnya menjadi pilihan terbaik,” pungkas Fernando.
Sejumlah kalangan menilai, Darmizal MS, Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO) dipandang tepat mengisi pos bidang Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Darmizal adalah alumni UGM Jogjakarta yang memiliki kompetensi di bidang agraria dan tata ruang. Selain itu, Darmizal juga dipandang sangat dekat dan loyal kepada Presiden Jokowi.
“Menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi memerlukan tim kuat di kabinet yang menterinya tidak terganggu oleh kepentingan politik pemilu. Disamping itu, Presiden Jokowi juga memerlukan menteri yang gesit dan risk taker agar janji Jokowi saat kampanye bisa dituntaskan sebelum masa akhir jabatan. Darmizal kelihatannya memenuhi kriteria tersebut,” ujar Fernando.
Darmizal MS ketika dihubungi wartawan INDOSatu.co justru enggan berkomentar. Dia terkesan pelit bicara terkait kemungkinan reshuffle kabinet Jokowi-Ma’ruf tersebut. Dia mengungkapkan, bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
“Saya malah tidak tahu. Hanya baca di media saja,” kata alumnus Universitas Gajah Mada Jogjakarta ini, Minggu (28/11).
Meski dinilai merupakan sosok tepat untuk memperbaiki sengkarut agraria dan tata ruang di Indonesia, Darmizal justru tak mau berandai-andai. “Penunjukan menteri adalah hak mutlak Bapak Presiden. Saya tidak mau berandai-andai. Saya bersama ReJO akan terus konsisten mendukung visi dan misi Bapak Presiden Jokowi sampai akhir jabatan beliau,” imbuhnya.
Darmizal mengaku bahwa saat mendirikan Relawan Jokowi (ReJO) Mei 2018 dan kampanye keliling Indonesia untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin memang penuh resiko. Dan dia terbilang berani mengambil resiko karena harus keluar dari Partai Demokrat tempat ia bernaung, lantaran Partai Demokrat tidak mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 lalu. Padahal, posisi Darmizal MS di DPP Partai Demokrat saat itu terbilang sangat strategis. (adi/red)
