Faizal Assegaf: Jangan Bajak Sistem Pemerintahan dengan Hegemoni Sipil-Militer

  • Bagikan
JALAN TENGAH: Kritikus dan Pemerhati Politik Kebangsaan Faizal Assegaf menyikapi hegemoni TNI aktif yang menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

INDOSatu.co – JAKARTA – Kritikus dan Pemerhati Politik Kebangsaan Faizal Assegaf mengatakan, sistem pemerintahan tidak boleh dibajak oleh hegemoni satu kelompok tertentu. Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya 27 tahun reformasi dikhianati oleh dominasi sipil.

Untuk memperkuat argumentasinya, Faizal lalu merunut sejarah dan pasca reformasi yang diperjuangkan para aktivis dan mahasiswa. Di era kekuasaan Megawati, kata Faizal, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia.

Baca juga :   Kawanan Menteri Berdasi Urusi Rumput JIS, Faizal: Norak dan Memalukan

Sebaliknya saat SBY berkuasa, dituding hendak menghidupkan dwi fungsi ABRI – rezim militerisme. Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Century dan proyek mangkrak Hambalang.

”Tapi, sepuluh tahun kekuasaan SBY justru berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Melepas beban utang luar negeri dan konsisten membangun kultur politik yang bebas dan demokratis,” kata Faizal Assegaf dalam akun resmi X dikutip INDOSatu.co, Senin (17/3).

Sebaliknya, ungkap Faizal, Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup. Satu dekade kekuasaan, meninggalkan segala petaka dan kerusakan bernegara secara mengerikan.

Baca juga :   Didampingi Tiga Asisten, Ahmad Ali Ditunjuk Anies Baswedan Jadi Pelatih Kepala Timnas AMIN

”Korupsi mengganas nyaris di seluruh sektor, mewarisi utang 10 ribu triliun, BUMN jadi sarang maling, kekayaan alam digarong, hingga UU dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab,” kata aktivis mahasiswa 98 ini.

Ironisnya, kata Faizal, aksi culas tak berhenti di situ. Jokowi dan Megawati bermain drama politik. Seolah berantam, tapi dibalik layar, sebenarnya saling melindungi. Kini, pelan-pelan jejaring PDIP dan Jokowi menggiring publik membenci TNI.

Baca juga :   Di Depan Komisi X DPR, Nadiem Berjanji akan Hentikan Kenaikan UKT Tidak Rasional

Pemerintahan Prabowo dan TNI ditargetkan sebagai musuh kelompok sipil. Mereka lupa, kekuasaan sipil ala Mega dan Jokowi justru memperalat Polri secara bringas dan sadis terhadap rakyat.

Dikotomi sipil-militer, kata Faizal. harus dihentikan. Tembakan kebencian pada TNI atau Polri bukan solusi. Sebab, hal itu akan justru berpotensi menyulut konflik antar elemen bangsa. ”Modus licik demi menutupi aneka kejahatan oligarki, Mega, Jokowi. TNI oleng, Gibran gusur Prabowo!,” pungkas Faizal. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *