Fadel Muhammad Minta Pemerintah Pusat-Daerah Dorong dan Wujudkan Ketahanan Pangan di Desa

  • Bagikan
PEDULI DESA: Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad saat menghadiri dan menjadi narasumber Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, di Gedung BPSDM Provinsi Gorontalo, Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Sabtu (8/4).

INDOSatu.co – BONE BOLANGO – Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengungkapkan, bahwa salah satu indikator tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia adalah, terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan di desa-desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Karena itu, seluruh elemen bangsa, terutama pemerintah daerah maupun pusat harus berupaya keras mendorong, mendukung hingga terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan di desa.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadel Muhammad saat menghadiri dan menjadi narasumber Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, di Gedung BPSDM Provinsi Gorontalo, Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Sabtu (8/4).

Baca juga :   Pembangunan IKN Tidak Urgen, Ekonom Senior Minta Proyek Ditunda

Dalam membangun ketahanan pangan desa, mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini menjabarkan, perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, orientasi desa harus pada peningkatan produksi (produktivitas yang tinggi dan berkesinambungan).

Selanjutnya, kata alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, dana desa ditempatkan sebagai stimulan untuk mempercepat peningkatan status menjadi desa mandiri, manajemen desa harus modern, efektif dan berorientasi kerja, perlu terus belajar dan benchmarking, penggunaan teknologi yang sesuai dan pengembangan SDM/ masyarakat desa secara berkesinambungan.

Baca juga :   Terima KASAL, Ketua MPR RI Dorong Peningkatan Alutsista-Kesejahteraan Prajurit

Ada satu hal lagi, kata Fadel, yakni perlu adanya insentif bagus buat desa-desa yang berhasil mandiri. Dulu, saat dirtinya menjabat Gubernur, program insentif itu ada. Sekarang tidak ada atau dihapuskan. Banyak masyarakat desa yang mengeluh soal itu. Semestinya, pemerintah daerah atau kepala daerah memperhatikan hal itu.

”Sebab, insentif ini sangat penting sebagai penghargaan dan stimulus agar menjadi lebih baik lagi,” ungkap Senator asal dapil Provinsi Gorontalo ini, dalam keterangannya kepada wartawan usai acara.

Baca juga :   Dinilai Gagal Tangani ‘Food Estate', TB Hasanuddin: BPK Harus Audit Kemenhan

Workshop yang mengangkat tema ‘Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa (Ketahanan Pangan) yang Berkelanjutan’ ini dihadiri Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono, Kadin Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Sutrisno dan Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Atik Dwi Utami.

Turut dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Bone Bolango Ishak Ntoma dan 200 orang Kepala Desa/Kelurahan, Camat, dan OPD terkait di lingkup Kabupaten Bone Bolango.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *