INDOSatu.co – JAKARTA – Kencangnya laju pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua pada kuartal I-2024 dinilai para ekonom bukanlah prestasi yang membanggakan. Sebab, pertumbuhan itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.
Dan yang mengejutkan, pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua itu juga tidak membuat daya beli masyarakat di dua daerah itu menjadi kuat. Yang terjadi justru sebaliknya, tingkat konsumsi masyarakatnya ternyata masih sangat rendah.
Pertumbuhan eknomi di Maluku dan Papua merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diklaim mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal I-2024 sebesar 12,15 persen. Pertumbuhannya jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.
Data dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa level konsumsi di Maluku dan Papua jauh lebih rendah dari tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara nasional yang tercatat sebesar 4,91 persen pada kuartal-I 2024. Padahal, produk domestik regional brutonya (PDRB) tumbuh kencang dua digit.
Konsumsi di kedua provinsi itu masih relatif rendah. Untuk Maluku Utara misalnya lebih detail itu tumbuhnya 4,12 persen, padahal pertumbuhan PDRB nya 11,8 persen. Di Papua tumbuhnya 17,49 persen tapi pertumbuhan konsumsinya 4,3 persen.
Pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua mendapat respon dari Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS). Menurut Anthony, ada yang janggal dari sistem penanganan ekonomi di dua wilayah tersebut, dan harus segera diperbaiki tata kelolanya.
Logika sederhananya, kata Anthony, jika suatu wilayah pertumbuhan ekonominya sangat bagus, idealnya harus diikuti kesejahteraan masyarakat setempat yang meningkat. Sehingga, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menjadi linier. Nah, yang terjadi di Maluku dan Papua itu, justru malah kebalikannya.
‘’Ekonomi di Maluku dan Papua itu menurut BPS tumbuh, tapi masyarakatnya tetap melarat alias jauh dari kata sejahtera. Sehingga, lucu jadinya,’’ kata ekonom alumni Doktoral (S3) di Erasmus University, Rotterdam, Belanda itu.
Menurut Anthony, dengan laju pertumbuhan ekonomi di dua wilayah itu, kesejahteraan dan tingkat konsumsi masyarakatnya harusnya lebih tinggi. Jika yang terjadi sebaliknya, hal itu menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di daerah itu tidak memberi manfaat apa-apa terhadap rakyatnya.
‘’Itu bukti bahwa pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua hanya dinikmati oleh pemilik modal. Duit tidak muter (berputar, Red) di Maluku dan Papua. Pembayaran langsung ke head office pemilik tambang,’’ kata Anthony.
Terkait fenomena tersebut, Anthony menganalogikan kembalinya dua wilayah itu terjajah oleh ‘VOC baru’, yang merupakan buah dari hasil kerja sama antara ‘VOC lokal’ dan ‘VOC asing’, yang difasilitasi oleh para penguasa pusat.
Bukan hanya itu. Fenomena tersebut juga menjadi bukti bahwa kekayaan alam milik daerah dieksploitasi (baca: dirampas) secara terang-terangan, dengan menggunakan undang-undang yang menindas rakyat daerah, serta melanggar konstitusi pasal 33 ayat (3), yang berbunyi:
‘’Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.’’
Kata Anthony, menjajah bangsa Indonesia memang sangat nikmat. Sudah terjajah, rakyatnya malah berterima kasih kepada penjajah. Tidak heran jika VOC zaman Belanda itu bisa menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama, yakni 350 tahun.
Bantuan sosial dianggap rezeki dan kemurahan hati penjajah, sehingga penjajah perlu diundang kembali untuk terus menjajah dan mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia.
‘’Dan sekarang, gantian ‘VOC baru’ yang menikmati kekayaan alam secara terang-terangan atas nama investasi dan tidak ada perlawanan dari warga daerah setempat,’’ pungkas Anthony. (adi/red)
