INDOSatu.co – YOGYAKARTA – Pemotongan anggaran dengan dalih efisiensi pada oleh presiden Prabowo menuai polemik dan kritik. Salah satunya datang dari Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si.
Prof Arin, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa meskipun efisiensi anggaran memang selalu dilakukan, tetapi biasanya tidak dalam jumlah yang besar. Tetapi, pemangkasan anggaran yang terjadi sekarang mencapai 22 persen, hal itu diyakini Prof. Arin bisa berdampak pada pelayanan publik yang bersifat dasar.
“Nah, yang terkena dampak efisiensi ini adalah kementerian-kementerian yang memiliki tugas-tugas untuk pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, PUPR, dan kementerian yang lain. Ini yang mestinya dipertimbangkan ulang, apakah penempatan efisiensi itu sudah tepat?,” kata Prof. Arin kepada wartawan, Sabtu (15/2).
Kata Prof Arin, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan oleh Prabowo memang memerlukan anggaran cukup besar. Agar program ini bisa berjalan, cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan pemangkasan anggaran.
Menurut Prof. Arin, tentu saja cara yang dipilih dengan memangkas anggaran terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan adalah langkah yang kurang bijak.
Prof. Arin juga mengingatkan bahwa kampus swasta seperti UMY yang berada di bawah kemendiktisaintek tentu juga akan terdampak, salah satunya anggaran untuk riset akan ada pemotongan yang mengakibatkan jumlah riset akan berkurang, sehingga tidak bisa memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Begitu juga dengan sektor kesehatan. Pemangkasan anggaran di sektor ini akan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk penanganan penyakit dan masalah stunting. Jika masyarakat tidak dapat menanggung biaya perawatan, ini akan menjadi masalah serius.
Lebih jauh, ia mengatakan, program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintah, dan tentu saja pemerintah akan tetap berupaya mengimplementasikan. Namun, jika anggaran yang ada tidak mencukupi, bukan dengan pemangkasan besar-besaran yang seharusnya menjadi solusi. ”Itu adalah cara yang kurang elegan,” kata Prof. Arin.
Seharusnya, pemerintah bisa mencari solusi alternatif, misalnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) dan sektor jasa, atau melaksanakan program MBG secara bertahap. Misalnya, memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terlebih dahulu, baru setelah itu diperluas ke daerah lainnya.
Karena itu, Prof Arin menyarankan agar efisiensi anggaran ini ditinjau ulang. Mana yang sebaiknya dipangkas, dan harus dipastikan tidak memengaruhi pelayanan publik. Kedua, perlu mempertimbangkan mandatory spending seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, yang memiliki anggaran wajib dan tidak boleh diganggu gugat.
Ketiga, kata Prof. Arin, pemerintah harus mengkaji ulang implementasi program Makan Bergizi Gratis. Implementasi program tersebut perlu diperbaiki, dengan melakukan need assessment terlebih dahulu untuk menentukan mana yang lebih dibutuhkan.
“Saya rasa masyarakat juga tidak akan keberatan jika yang mendapatkan makan bergizi gratis adalah daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan, sehingga penempatan efisiensi anggaran ini harus dikaji ulang. Jika efisiensi dilakukan di kementerian yang pelayanan publiknya bersifat dasar, dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu,” tutup Prof. Arin. (*)
