INDOSatu.co – JAKARTA – Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta. Mereka menolak diberlakukannya Elektronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta Rabu (8/2).
Penerapan ERP ini dinilai sangat memberatkan pengendara, khususnya Ojek dan Driver Online karena mereka dipastikan akan melewati jalan berbayar tersebut berkali-kali dalam sehari. Ini pasti akan menggerus pendapat mereka yang sudah cekak itu.
Hadir memberikan pidato solidaritas dalam aksi tersebut, Ketua Umum DPP KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat. Jumhur mengatakan bahwa, penerapan ERP ini adalah tindakan diskrimintaif terhadap rakyat karena hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan. Padahal semua kendaraan, baik itu roda dua dan empat sudah membayar pajak.
“ERP wajib ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara Ojol yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah,’’ tegas Jumhur dalam orasinya.
Jumhur juga menegaskan, jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI yang pada umumnya berkendaraan motor juga pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar seperti ini.
“Di Singapura yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People, yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik,’’ tegas Jumhur berapi-api yang disambut gemuruh ribuan pengunjuk rasa.
Jika model ERP itu diterapkan di Jakarta, beber Jumhur, kebijakan tersebut sama artinya menghisap penderitaan sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta. Jika di Jakarta sudah diberlakukan, kata Jumhur, selanjutnya dipastikan bakal diadopsi di kota lainnya.
Mengakhiri orasinya, Jumhur mengatakan bahwa, bila Pemprov DKI masih bersikeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia tidak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengendara Ojek Online datang lagi ke Balaikota untuk memastikan ERP dibatalkan. (adi/red)
