INDOSatu.co – JAKARTA – Co Captain Timnas Pasangan Calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Tom Lembong memastikan, jika pasangan AMIN dipercaya rakyat untuk memimpin Indonesia, UU Cipta Kerja akan direvisi. Sebab, UU Cipta Kerja dinilai kurang berpihak pada buruh atau pekerja.
Pernyataan Tom Lembong itu disampaikan saat menghadiri diskusi yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tema “Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga” di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan.
Dalam diskusi tersebut, Tom Lembong menyampaikan kritiknya terhadap UU Cipta Kerja, menurutnya, UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja harus segera direvisi, karena tidak berhasil.
“Saya secara terang mengatakan ini (UU Cipta Kerja) harus segera direvisi, karena tidak berhasil. Saya termasuk diantara beberapa perumus awal UU Omnibus Law, bisa saya sampaikan bahwa produk akhir yang keluar dari legislasi DPR sangat berbeda dengan niat awal produk undang-undang itu dibuat,” ujar Lembong.
Lembong juga menuturkan, calon presiden Anies Baswedan telah menyatakan akan mengevaluasi UU Cipta Kerja jika diberikan kewenangan. Lembong menilai bahwa Anies Baswedan memiliki visi yang jelas dan pro rakyat, terutama yang menyangkut nasib pekerja atau buruh.
“Pak Anies Baswedan sudah secara terbuka menyampaikan insya Allah saat diberikan kewenangan akan mengevaluasi Omnibus Law (Cipta Kerja). Saya kira ini adalah sikap yang sangat positif dan menunjukkan bahwa Pak Anies memiliki visi yang jelas dan pro rakyat,” tutur Lembong.
“Saya malah lebih keras lagi sebagai co-captain yang membidangi substansi materi dan kebijakan Pak Presiden, saya sudah mengizinkan seluruh unsur kampanye untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan merevisi,” tegasnya.
Lebih lanjut Tom juga menyoroti strategi ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada kegagalan dari rancangan ekonomi di Indonesia yang disusun selama satu dekade terakhir.
“Jadi ini contoh kegagalan Omnibus Law, bahkan bukan hanya Omnibus Law saja, tapi menurut saya seluruh strategi ekonomi kita selama 10 tahun terakhir,” tutup Lembong.
Selain dihadiri Tom Lembong. Diskusi publik yang dihadiri oleh ratusan pekerja dan aktivis buruh serta pengemudi ojek online tersebut dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan Indra MH, dan Tokoh Perempuan Dr. Dinar Dewi Kania. (*)
