INDOSatu.co – TUBAN – Sebanyak enam fraksi di DPRD Kabupaten Tuban, mengajukan sejumlah saran dan mempertanyakan kebijakan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dalam Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Tuban, Selasa (24/8).
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Pemandangan Umum (PU) fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2021, hampir semua fraksi mengajukan sekitar sepuluh saran dan pertanyaan.
Pada rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 13.00 tersebut, masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan pemandangan umum kepada Bupati Tuban, yang harus dijadikan catatan orang nomor satu di Pemkab Tuban itu.
Fraksi Demokrat, misalnya, meminta agar Bupati Tuban mengeluarkan kebijakan terkait partisipasi masyarakat dalam melawan Covid-19. Sebab, selama ini partisipasi masyarakat dalam melawan pandemi sangat rendah. Padahal, pandemi diprediksi masih akan terus berlangsung hingga akhir tahun. Bahkan, diprediksi akan ada ledakan pandemi babak tiga, yang dikhawatirkan akan lebih parah dari pandemi sekarang ini. Selain itu, fraksi Demokrat juga meminta Pemkab Tuban, bergerak cepat menyikapi kondisi cuaca dan curah hujan pada akhir tahun ini, agar dampak bencana banjir bisa diminimalisasi.
Sedangkan, fraksi Restorasi Amanat Pembangunan, lebih menekankan pada efektivitas penyerapan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jika hal itu tidak dilakukan, dikhawatirkan anggaran yang tersedia pada P-APBD bakal menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Terlebih, saat ini Pemkab Tuban juga menerima dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 1,16 miliar.
Fraksi Gerindra, menyoroti kebijakan Bupati Tuban, terkait rendahnya alokasi belanja modal dan meminta kedepan agar belanja modal dinaikkan.
Fraksi PDIP, menyoal dipangkasnya anggaran untuk pendidikan agama, di Madrasah Diniyah (Madin), yang sebelumnya sebesar Rp 6,1 miliar dan dipangkas, sehingga tinggal menyisakan Rp 2,2 miliar.
Sedangkan fraksi PKB, meminta agar Pemkab Tuban, segera menyerahkan hasil survei kondisi jalan dan jembatan yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun ini, beserta konsep desain perencanaannya.
Terakhir, fraksi Partai Golkar, lebih menekankan pada pelayanan kesehatan di RSUD dr. Koesma, agar menjadi rumah sakit rujukan bagi warga Kabupaten Tuban, sehingga warga yang berobat tidak lagi dirujuk ke rumah sakit di kabupaten lain.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengaku, sebagian dari saran, masukan, dan pertanyaan dari seluruh fraksi, sudah ada yang ditindaklanjuti. Seperti penggunaan dana hibah bansos dan penanganan Covid-19. “Terkait dana bansos, kami akan memberikan bantuan pangan, kepada warga yang terdampak secara langsung,” ungkapnya, usai mengikuti rapat paripurna.
Terkait penanganan Covid-19, kata Mas Lindra, panggilan akrab bupati, jika tidak ada aral, dalam waktu dekat status PPKM di Kabupaten Tuban, yang sekarang masih level 3, diprediksi bakal turun menjadi PPKM level 2. “Doakan saja, semoga PPKM di Kabupaten Tuban, levelnya bisa turun secepatnya, sehingga aktivitas warga bisa lebih longgar lagi,” urainya.
Sedangkan terkait saran, masukan dan pertanyaan lainnya, akan dijawab pada Rapat Paripurna Jawaban Bupati Tuban, atas Pemandangan Umum fraksi terhadap Raperda P-APBD 2021 yang akan digelar pada Rabu (25/8). “Semua saran, masukan dan pertanyaan dari seluruh fraksi, akan kami godok, selanjutnya akan kami jawab pada agenda rapat paripurna berikutnya,” pungkasnya. (*)
