INDOSatu.co – JAKARTA – Jiwa keterbukaan selalu ditunjukkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Sebagai orang yang lama ditempa di dunia militer, pria kelahiran Mojokerto itu sudah terbiasa menghadapi ha-hal yang berisiko, termasuk penolakan sekalipun.
Mantan Panglima TNI itu justru menilai bahwa kehadirannya menemui pengunjuk rasa di tengah penyelengaraan Festival HAM 2021 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11), sebagai bentuk bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo peduli terhadap penegakan HAM.
Saat menemui pengunjuk rasa, Moeldoko yang sudah memegang mikrofon tidak sempat berbicara karena ditolak pendemo. Meski begitu, hal itu tak membuat Moeldoko kecewa.
“Saat saya selesai memberikan pidato kunci, saya mendapatkan laporan dari Pak Wali Kota bahwa di luar ada demo, teman-teman yang menyuarakan persoalan HAM di Indonesia. Saya putuskan, oke saya akan temui mereka,” kata dia melalui tayangan video yang dibagikan Kantor Staf Presiden di Jakarta, Jumat (19/11).
Sebagai mantan prajurit, dia tidak berpikir panjang, termasuk menghadapi penolakan. Karena itu, dia menemui para pendemo. Turut hadir menemui pengunjuk rasa, yakni anggota Komnas HAM Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.
“Jadi, intinya saya ingin memahami apa yang sedang disampaikan kepada pemerintah atas berbagai persoalan HAM masa lalu. Saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba berbicara kepada mereka,” jelas Moeldoko.
Namun, kata dia, berbagai suara dari pengunjuk rasa tidak menginginkan mendengar apa yang disampaikan dirinya di sana. Menghadapi kondisi seperti itu, Moeldoko pun mengaku menghargai hal itu.
“Bagi saya itu sesuatu yang biasa, saya menghormati dan menghargai yang disampaikan. Untuk itu saya beserta rombongan meninggalkan tempat,” jelasnya.
Moeldoko mengungkapkan bahwa tujuan penyelenggaraan Festival HAM adalah mengangkat berbagai inovasi dan inisiatif baru oleh pemda dalam menjaga dan memajukan tentang persoalan-persoalan HAM.
“Tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu tapi bagaimana kita menata persoalan HAM masa depan yang semakin baik, termasuk apa yang dilakukan pemerintah baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya,” jelas dia.
Dia menampik anggapan bahwa pemerintah menghindar serta menutup mata dan telinga dari persoalan HAM. Dirinya yang datang menemui mereka, itu menunjukkan bahwa pemerintah sangat peduli untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Jadi, kenapa saya datang menemui pengunjuk rasa? Itulah sebuah wujud kami peduli HAM. Kalau kami tidak peduli, kami tidak datang melihat dan mendengar apa mereka sampaikan,” ujarnya. (adi/red)
