INDOSatu.co – JAKARTA – Rasa kecewa akibat kenaikan BBM masih belum hilang dari benak para anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satunya adalah Nur Azizah Tamhid, anggota Komisi VIII DPR RI.
Istri mantan Presiden Partai Keadilan (sekarang PKS), Nur Mahmudi Ismail itu menilai, selain memberatkan rakyat, bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang diambil dari Kas Negara senilai Rp 12,4 triliun dianggapnya bukanlah solusi. Sebab, penyaluran BLT tersebut hanya bersifat sementara. BLT BBM tersebut tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat kecil.
“Besaran BLT BBM senilai Rp 600 ribu akan dibagikan kepada 20,65 juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam DTKS yang diberikan dalam dua tahap dalam rentang 4 bulan. Namun yang menjadi permasalahan, BLT itu hanya bersifat sementara. Dana yang diberikan tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang akan timbul,” ungkap Nur Azizah dalam keterangan persnya.
Azizah menambahkan bahwa, kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar di saat kondisi ekonomi global yang tidak menentu ini akhirnya harus ditanggung oleh rakyat. Pengendalian penggunaan BBM bersubsidi idealnya menjadi tanggungjawab pemerintah, sehingga tidak menyebabkan volume penggunaannya melonjak secara tajam.
“(Kenaikan harga BBM) ini tentu mencekik masyarakat kecil. Seperti nelayan di beberapa wilayah yang sudah menggantungkan mata pencaharian yang pas-pasan, mengandalkan subsidi BBM,’’ kata Azizah.
Dengan kenaikan harga BBM ini, kata dia, mereka harus berhenti melaut, karena pengeluaran menjadi lebih besar dari pendapatan. Kenaikan harga BBM ini juga tidak membuat harga ikan juga naik. ‘’Rakyat benar-benar merasakan beban berat,’’ kritik Nur Azizah.
Legislator PKS asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VI tersebut, mengatakan, pemerintah mestinya memiliki pertimbangan yang matang akan dampak yang ditimbulkan dari harga BBM naik. Faktanya, terdapat hampir 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang kaya, sedangkan subsidi LPG sebesar 76 persen justru dinikmati oleh masyarakat mampu.
Sementara, masyarakat miskin dan rentan yang merasakan subsidi listrik hanya sekitar 26 persen. Hal ini menunjukkan penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran. Karena itu, menurut Azizah, pemerintah perlu segera melakukan koreksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite hanya dijual kepada masyarakat kurang mampu, pelaku ekonomi kecil, dan transportasi umum.
“Pemerintah harus segera melakukan tindakan. Dengan berkurangnya volume BBM bersubsidi namun tepat sasaran, maka BBM bersubsidi tersebut tidak perlu dinaikkan harga jualnya,’’ beber Nur Azizah.
Hal ini penting, ungkap dia, sehingga rakyat kecil dan pelaku usaha kecil tetap dapat membeli BBM dengan harga murah. Dengan demikian, juga akan berdampak pada aktivitas ekonomi karena mereka dapat bangkit lebih kuat.
Parahnya lagi, disaat rakyat menjerit karena kenaikan harga BBM, beredar kabar penyelundupan BBM bersubsidi beberapa waktu lalu di Jawa Tengah. Polri baru saja meringkus penimbun sekaligus pengoplos puluhan ton BBM bersubsidi. Hal ini menimbulkan potensi kerugian negara yang juga tidak sedikit, bahkan ditaksir hingga Rp 11 miliar.
“Penangkapan yang dilakukan Polri ini menjadi bukti adanya penyelundupan BBM. BBM yang disubsidi dari uang rakyat melalui pajak itu justru dinikmati oleh sektor industri,” tandas Nur Azizah. (*)
