Cermat Kelola Anggaran, Lamongan Raih WTP ke-6 Berturut-turut dari Kemenkeu

  • Bagikan
CERMAT KELOLA KEUANGAN: Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (kanan) menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 dari Kemenkeu yang serahkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11).

INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali merengkuh penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia melaui Kemenkeu atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11).

Capaian opini WTP 6 kali berturut-turut tersebut menunjukkan reputasi good governance yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan saat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan bersamaan dengan menghadapi perubahan situasi. Dengan penghargaan itu pula, menunjukkan bahwa, Pemkab Lamongan cermat dalam mengelola keuangan dan anggaran untuk masyarakatnya.

Baca juga :   PUSAD UMSurabaya: 54,8 Persen Pemilih Terima Duit, Tapi Tidak Memilih Calon Pemberi

“Perolehan opini WTP 6 kali berturut-turut merupakan refleksi dari Pemkab Lamongan yang telah berhasil dalam penyusunan dan penyajian keuangan setiap tahunnya. Itu yang mendasari kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tutur Pak Yes, sapaan akrab Bupati Yuhronur.

Dengan capaian yang diterima tersebut, Pak Yes menegaskan bahwa praktik keuangan dalam Pemerintahan yang sehat dapat dilihat dari meningkatnya indeks kesehatan dan indeks perekonomian pada daerah.

Baca juga :   Lawan Petugas Pakai Celurit, Bandit Bengis Curanmor Ditembak Mati

“Capaian yang diharapkan dari perolehan opini WTP ini ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pengelolaannya harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi masyarakat,” tegas Pak Yes.

Sama halnya dengan Pak Yes, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga menuturkan bahwa, Pemerintah harus segera melakukan mitigasi untuk kebutuhan daerah masing-masing. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah kebutuhan ekonomi yang dapat tumbuh dengan inklusif.

Baca juga :   Buka Kongres XVIII Muslimat NU, Prabowo Apresiasi Dedikasi Muslimat NU

“Opini WTP yang kita peroleh harus ditunjukkan pula pada pencapaian kebutuhan daerah kita masing-masing, baik kebutuhan ekonomi, kesehatan, maupun lainnya,” tutur Khofifah. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *