INDOSatu.co – BOJONEGORO – Demi mengentas kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, Bupati Anna Mu’awanah terus mengupayakan penguatan strategi penanganan kemiskinan dengan pemantapan data kompilasi terpadu melalui data SDGs, data DTKS, dan data Keluarga.
Hal itu diperlukan agar pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Dengan pemantapan data tersebut, diharapkan diperoleh hasil data asli by name by address penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro, yang nantinya akan menjadi acuan dalam Program Penanganan Kemiskinan.
Diketahui bersama bahwa pada tahun 2021, angka kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan inflasi global sebagai akibat Pandemi Covid-19 serta ketimpangan data top down dan buttom up. Sehingga, Pemkab Bojonegoro dalam penanganan kemiskinan perlu menajamkan ketepatan sasaran dan integrasi data terpusat, yakni dengan menyisir data hingga tingkat pemerintah desa.
Guna merealisasikan misi tersebut, kata Anna, pendataan akan dilakukan pada bulan Maret hingga April 2022, yangvdi tingkat desa akan disahkan dalam Musyawarah Desa.
Dalam pelaksanaan pendataan/sensus, target Pemkab Bojonegoro adalah ingin memperoleh data by name by address yang telah terverifikasi, sehingga Intervensi 17 Program Prioritas Bupati Bojonegoro dapat terlaksana secara optimal. Strategi penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui Pengurangan Pengeluaran, Peningkatan Pendapatan, dan Pembangunan Kewilayahan.
Tahun 2022 hingga 2023 ke depan, Pemkab Bojonegoro mengklaim mempunyai cara jitu yang tertuang dalam program pengentasan kemiskinan melalui intervensi program prioritas. Pada tahun 2021, pemkab telah merilis beberapa program, di antaranya adalah, BPNT Daerah untuk 10.000 KPM, Rantang Kasihmoe ke 3.630 lansia, santunan duka bagi 9.100 penerima, jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencapai 1.339.100 jiwa, peningkatan kualitas Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) rumah masyarakat kurang mampu sebanyak 3.372 unit, BKD Jamban 3.105 unit, bansos yatim ke 7.288 anak, program beasiswa scientis 750 mahasiswa, beasiswa 2 sarjana 1 desa 860 mahasiswa, dan beasiswa tugas akhir sebanyak 1.573 mahasiswa.
Selain itu, juga ada revitalisasi 11 pasar daerah dan 68 pasar tradisional, stimulan untuk 30 BUMDes, Kartu Pedagang Produktif ke 2.216 pedagang mikro, dan 8.917 pedagang ultra mikro, program petani mandiri yang sudah realisisasi untuk 360 Poktan, infrastruktur jalan desa, serta jembatan antar kabupaten.
Sedangkan rencana untuk tahun 2022 dan 2023, pemkab akan menambahkan beberapa program lainnya, seperti penanaman modal PDAM (Akses air bersih), listrik untuk keluarga miskin, serta pembangunan Waduk Pejok untuk mencukupi kebutuhan air pertanian wilayah timur Bojonegoro.
“Dari data yang telah disisir sebelumnya, kita akan peroleh data valid yang disahkan dalam musyawarah desa. Data tersebut yang menjadi acuan kami untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan yang akuntable, komprehensif dan berkelanjutan,” terang Kusnandaka Tjatur, selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro. (*)
