INDOSatu.co – BOJONEGORO – Sinergitas antara Pemkab Bojonegoro dan Polri kembali digelar. Acara yang dibalut dengan titel Penyuluhan Hukum sekaligus Cangkrukan Kamtibmas Presisi itu digelar di Masjid Al-Fallah, Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Rabu (23/03).
Kegiatan yang dimaksudkan untuk mengupayakan ketertiban dan penanganan hukum di desa tersebut, diikuti aparat Pemerintah Desa Bubulan, Kepala Desa se-Kecamatan Bubulan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Pada acara tersebut, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berdialog dan interaksi langsung dengan Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah yang didampingi Forkopimda Kabupaten Bojonegoro. Harapannya, sebagai upaya untuk mengurai persoalan hukum di masyarakat sekitar.
Sarkali, salah satu tokoh masyarakat setempat, menyampaikan bahwa, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bubulan sangat bergantung dengan hutan. Rata-rata, petani penggarap menanam pohon kayu putih.
“Kami berharap pengelolaan lahan milik Perhutani dapat dilaksanakan melalui Program Perhutanan Sosial,” harap Sarkali.
Administratur (ADM) KPH Perhutani Bojonegoro, Irawan Darwanto Djati, S.Hut. menanggapi harapan masyarakat tersebut. Menurut dia, saat ini Program Perhutanan Sosial sudah direalisasikan di beberapa wilayah di Indonesia. Namun untuk Bojonegoro, masih belum.
Terkait pengelolaan lahan Perhutani, kata dia, masyarakat diizinkan mengolahnya dengan catatan hanya menanam tanaman kayu-kayuan dan tanaman buah-buahan. “Sedangkan untuk bangunan yang berdiri di lahan Perhutani, apalagi bangunan permanen, masyarakat tidak diizinkan, kecuali dengan tujuan istimewa,” ungkapnya.
Sedangkan Kapolres Bojonegoro, AKBP Muhammad dalam sambutannya meminta agar keharmonisan masyarakat Bubulan dengan Polri terus dijaga. Dan jika ada permasalahan, upayakan selesai di tingkat desa.
“Kita berharap tindak pidana yang sifatnya ringan. Tidak sampai masuk penjara. Asalkan pemerintah desa dapat mendamaikan kedua belah pihak, itu akan lebih baik.” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah meminta agar pengelolaan hasil pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cermat. Jika ditemukan salah satu ruas jalan poros desa terdapat aspal baru yang retak, maka harus diantisipasi sebelum program pembangunan infrastruktur dilaksanakan.
Selain itu, Bupati Anna juga berharap agar keamanan dan keharmonisan masyarakat Bubulan yang sudah sangat baik ini harus tetap dijaga.
“Akses jalan menuju Kecamatan Bubulan sudah mengalami banyak perubahan, Dan kami, Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan BKD sebagai sarana men-support program pembangunan infrastruktur yang seadil dan sebaik mungkin,” terang Bupati Anna. (*)
