INDOSatu.co – LAMONGAN – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengukuhkan Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) Kabupaten Lamongan. Melalui wadah tersebut, Pemkab Lamongan memberi ruang seluas-luasnya kepada para penyandang disabilitas di Lamongan untuk menyalurkan berbagai inovasi dan kreativitas untuk bersinergi membangun Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.
Tak hanya memberi wadah luas berupa FP2HD, melalui Perda Nomor 8 Tahun 2020, Pemkab Lamongan juga memberi perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas. Bahkan, di bawah komando Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, isu penting yang akan prioritaskan adalah meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas masuk dalam salah satu isu strategis RPJMD tahun 2021-2026 yang akan diimplementasikan mulai tahun ini.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas dikukuhkannya Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) Kabupaten Lamongan. Melalui wadah ini, Yuhronur berharap akan memberi manfaat besar, terutama dalam hal pembangunan inklusif di Lamongan.
Visi terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan, kata Yuhronur, yang salah satunya adalah untuk memperhatikan pembangunan inklusif. Dimana, kata dia, pembangunan yang memberikan dampak kepada siapapun, yang dirasakan manfaatnya oleh siapapun.
“Yang dicirikan dengan pembangunan yang berpihak kepada disabilitas serta menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau oleh para penyandang disabilitas,” tutur Yuhronur usai resmi mengukuhkan Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra, Kamis (27/1).
Untuk mewujudkan semua itu, Yuhronur mengintruksikan kepada seluruh OPD, camat, pemimpin perusahaan dan seluruh stakeholder untuk menyediakan fasilitas bagi para disabilitas, terutama dalam pelayanan publik.
“Meski beberapa gedung pemerintahan telah ramah difabel, saya memerintahkan kepada seluruh OPD untuk terus mengoptimalkannya. Karena masih ada beberapa akses masuk bangunan belum menyediakan akses yang layak, kemudian trotoar dan toilet umum belum bisa digunakan untuk difabel. Untuk itu, kepada para OPD agar menyediakan akses pembangunan yang ramah difabel,” imbuhnya.
Selain pelayanan publik, Pemkab Lamongan terus mengoptimalkan akses pendidikan yang merata, terutama bagi para anak-anak inklusif yang berkebutuhan khusus. Sehingga, kata Yuhronur, seluruh anak di Kabupaten Lamongan merasakan akses pendidikan sesuai kebutuhan mereka.
Sementara itu, Ketua FP2HD Kabupaten Lamongan, Try Febri Khoirun Nidhom, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan gerak luasnya dalam mengekspresikan seluruh minat dan bakat yang dimiliki oleh para disabilitas Lamongan. Melalui wadah ini, Khoirun Nidhom bertekad bersinergi bersama pemkab mewujudkan Lamongan inklusi, Lamongan yang ramah terhadap difabel.
Selain prosesi pengukuhan, acara yang mengutamakan protokol kesehatan secara ketat itu juga dilakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan narasumber Luluk Ariyantiny, yang memberikan materi peningkatan kesadaran peran ekonomi disabilitas muda kepada para difabel Lamongan. (*)
