INDOSatu.co – JAKARTA – Imbauan serius dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin terhadap para direksi BUMN. Sultan meminta direksi BUMN agar lebih inovatif dan efisien dalam mengelola bisnis dan keuangan perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Permintaan tersebut disampaikan Sultan sebagai respon atas keinginan Kementerian BUMN untuk mendapatkan suntikan Penambahan Modal Negara (PMN). Dan PMN yang diminta Kementerian BUMN tersebut tentu tidak kecil.
Seperti dilansir berbagai media, Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,88 triliun untuk perusahaan pelat merah pada 2023.
“Kami ingin BUMN memiliki sense of crisis atas kondisi fiskal APBN yang serba terbatas, sehingga pemerintah harus memangkas subsidi energi khususunya BBM. Artinya BUMN tidak justru memperparah posisi sulit APBN yang sudah nyaris jebol,’’ ungkap Sultan melalui keterangan resmi, Jum’at (9/9).
Sebagai institusi bisnis, kata Sultan, BUMN seharusnya mampu memenuhi semua kebutuhan anggaran operasional dan pembiayaan secara mandiri. Bahkan, kata Sultan, ketika mendapatkan penugasan dari negara untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis Nasional.
“Silahkan diselesaikan secara bisnis, dengan cara dan skema apapun. Jika tidak mampu mengemban projek penugasan pemerintah, ya serahkan kepada swasta,’’ tegas Sultan.
Sehingga, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meminta, bahwa untuk memastikan BUMN benar-benar mandiri secara finansial, pemerintah sebaiknya tidak banyak mengharapkan deviden dari BUMN. Biarkan BUMN memperbaiki ekosistem bisnisnya secara terintegrasi agar perusahaan-perusahaan bisa saling menopang satu sama lain.
“Skema holding company yang digagas kementerian BUMN harusnya sudah memberikan dampak kemandirian keuangan di tubuh BUMN. Bank-Bank Himbara kita sangat besar profitnya, kenapa tidak dialihkan ke BUMN karya dan lain-lain yang masih mengeluhkan kondisi keuangannya,’’ tanya Sultan.
Artinya, ungkap Sultan, terdapat masalah dalam manajemen perusahaan BUMN itu sendiri. Sultan ingin Kementerian BUMN mampu memperbaharui sistem manajemen setiap BUMN yang terindikasi bermasalah, dan kemudian menjadi leading sektor dari ekosistem BUMN,’’ pungkas mantan Wagub Bengkulu ini. (adi/red)
