INDOSatu.co – JAKARTA – Menjelang akhir tahun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan aktivis buruh menggelar diskusi terbuka. Hasilnya, mereka memberikan rapor merah setelah melakukan evaluasi terkait kinerja ketenagakerjaan rezim Joko Widodo (Jokowi) di acara yang dititeli Talkshow Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) DPP PKS pada Sabtu (30/12).
Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Ketua Bidnaker Indra, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) Arif Minardi, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus co-captain Timnas AMIN Moh. Jumhur Hidayat sebagai narasumber.
PKS dan seluruh narasumber sepakat memberikan rapor merah atas kinerja ketenagakerjaan Jokowi. Hal ini melihat berbagai kebijakan dan hukum yang semakin menyengsarakan kaum pekerja selama dua periode.
“Jadi, menurut saya sudah sangat parah. Harusnya kita menggelari Bapak Upah Murah, bapak yang menyengsarakan buruh,” ungkap Ketua FSP LEM Arif Minardi.
Ketua Umum SPN Djoko Heriyono juga mengungkapkan tentang pemerintahan Jokowi yang tidak memperhatikan hak dan melindungi 55 juta buruh dan keluarganya selama 10 tahun memimpin.
“Maka saya berani membuat pernyataan bahwa selama 10 tahun, yang sekarang tinggal 7 bulan lagi, itu rapornya merah,” ujarnya.
Sementarta itu, Co-captain Timnas AMIN yang juga aktif sebagai Ketua KSPSI Moh. Jumhur Hidayat juga memberikan rapor merah terhadap rezim Joko Widodo. Rapat merah dikaitkan Jumhur dengan menyoroti turunnya industri dan banyaknya hukum pro oligarki yang dikeluarkan pemerintah. Karena itu, Jumhur pun mengajak untuk memilih pasangan capres-cawapres yang mengusung perubahan, yaitu Anies-Muhaimin.
”Pak Anies sudah membuktikan keberpihakannya pada buruh yang menaikkan gaji buruh di DKI Jakarta. Berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen. Lantaran pembelaannya kepada buruh itu, Pak Anies digugat para pengusaha yang tergabung APINDO,” kata Jumhur kepada INDOSatu.co, Sabtu (30/12).
Sementara itu, PKS melalui Wakil Ketua Bidnaker Indra menyampaikan penilaian serupa dengan para aktivis buruh sebelumnya. Ia pun menyebutkan alat ukur objektif yang digunakan dalam evaluasi pemerintahan ini, yaitu janji kampanye, politik hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan selama ini.
“Setiap tahun kami dari PKS melakukan evaluasi, dan setiap tahun pula kita belum pernah membuat rapor rezim Jokowi tidak merah. Artinya dari awal kekuasaan rezim Jokowi berjalan di republik ini, waktu demi waktu, rapornya merah, merah, dan semakin hari semakin kelam,” jelas Indra.
Indra pun mengajak rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan perubahan. Memilih capres yang punya rekam jejak berpihak kepada buruh dan partai yang konsisten menjadi pembela buruh di parlemen. (adi/red)
