INDOSatu.co – JAKARTA – Dalih Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena tidak sanggup menanggung beban subsidi sebesar Rp 502,4 triliun rupiah dikritisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).
GMNI menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan tidak tepat karena mengorbankan dan menyengsarakan rakyat, khususnya rakyat kecil. ‘’Jadi, alasan menaikan harga BBM itu sangta melukai perasaan rakyat,’’ kata Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi dalam rilisnya yang dikirim ke Redaksi INDOSatu.co, Kamis (8/9).
Pemerintah, kata Cahyadi, tidak transparan mengenai data yang menjadi rujukan terkait subsidi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun tersebut. Padahal, seorang pakar ekonomi menyajikan data lain yang lebih valid, yang menunjukkan bahwa, realisasi untuk subsidi BBM selama Semester 1 pada 2022 hanya Rp 88,7 triliun untuk BBM, elpiji, dan listrik. Dengan rincian, 66,2 triliun rupiah digunakan untuk subsidi BBM saja.
Sementara, kata Cahyadi, pemerintah beralasan terjadi pembengkakan karena subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan pemerintah sebesar 502,4 triliun rupiah. Bengkaknya besaran ini, kata dia, juga sangat tidak masuk akal, karena berarti, uang rakyat yang digunakan untuk subsidi sekitar Rp 1,4 triliun rupiah per hari.
‘’Karena itu, DPP GMNI menuntut pemerintah untuk transparan dengan merinci dan menjelaskan kepada publik terkait kompensasi yang dimaksud selain subsidi, serta alokasinya, karena uang rakyat yang digunakan iti jumlahnya yang sangat besar,’’ kata Cahyadi.
Selain itu, kata Cahyadi, dalih pemerintah bahwa harga BBM Indonesia saat ini merupakan yang termurah di dunia, juga hanya isapan jempol belaka. Faktanya, harga BBM Indonesia saat ini (khususnya jenis Pertalite) Indonesia, bahkan tak masuk dalam 10 besar.
‘’Mengacu data globalpetrolprices.com per 29 Agustus 2022, harga BBM paling murah sebesar 0,022 dollar AS per liter justru di Negara Venezuel. Di Asia Tenggara, harga BBM paling murah di Malaysia sebesar 0,457 dolar AS per liter, lalu 1,077 dolar AS per liter di Vietnam, barulah 1,163 dolar AS per liter di Indonesia,’’ kata Cahyadi.
Dari fakta tersebut, apabila disandingkan dengan daya beli masyarakat yang merujuk pada PDB per Kapita negara, Indonesia tidak termasuk dalam daftar 5 negara teratas dengan harga “BBM yang terjangkau”. ”Karena itu, DPP GMNI menilai, klaim pemerintah yang menyebut harga BBM di Indonesia saat ini termurah dan terjangkau di dunia, adalah klaim sesat,’’ katanya.
Bahkan, kata Cahyadi, BBM yang kata pemerintah disubsidi, harga BBM saat ini justru belum termasuk yang termurah dan terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, kata Cahyadi, menaikkan harga BBM saat ini justru menambah beban rakyat yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-19.
‘’Dengan menaikkan harga BBM, kemungkinan inflasi Indonesia yang pada tahun ini yang ditargetkan hanya berkisar 2-4 persen, dipastikan akan membengkak hingga mendekati 8-10 persen,’’ katanya.
Artinya, ungkap Cahyadi, harga kebutuhan barang masyarakat akan semakin meningkat dan daya beli masyarakat akan merosot tajam. Hal ini akan berdampak langsung pada perekonomian negara yang saat ini justru ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 56 persen.
‘’Tingginya laju inflasi juga akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun yang berujung pada bertambahnya orang miskin di Indonesia,’’ kata Cahyadi. (adi/red)
