Bansos El Nino Bukan dari Kemensos, Risma: Justru Anggaran Kami Turun Rp 8 Triliun

  • Bagikan
BIKIN TERKEJUT: Mensos Tri Rismaharini, saat memberi kesaksian di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang PHPU Pilpres 2024, Jumat (5/4).

INDOSatu.co – JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bantuan sosial (bansos) El Nino yang disalurkan menjelang Pemilu 2024 bukan dari Kementerian yang dipimpinnya. Bansos El Nino sendiri dalam bentuk komoditas beras 10 kilogram.

Yang mengejutkan, Menteri Risma ternyata juga mengaku tidak berani mengusulkan Bansos El Nino. Risma tidak berani mengusulkan, karena tidak tahu kondisi keuangan, apakah bisa atau tidak.

”Jadi, itu bukan dari kementerian (Kemensos, Red) kami,” kata Risma menjawab pertanyaan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 dari Channel YouTube Mahkamah Konstitusi (Jumat 5/4).

Baca juga :   Bukti Kuat, Hamdan Zoelva Optimistis MK Kabulkan Gugatan Anies-Muhaimin

“Biasanya usulan melalui rapat lalu disepakati apa,” imbuh Risma.

Justru Menteri Risma dalam paparannya mengaku anggaran bansos pada 2024 di kementeriannya mengalami penurunan hingga Rp 8 triliun dibanding APBN 2023. “Anggaran kami turun dari Rp 87 triliun menjadi Rp 79 triliun,” kata Risma.

Menurut dia, penurunan anggaran ini karena belanja BLT El Nino keluar dari Kemensos. “Bantuan BLT El Nino keluar dari Kemensos pada 2024,” kata mantan walikota Surabaya ini.

Baca juga :   MA Tolak PK Jhoni Allen Marbun terkait Pemecatannya dari Partai Demokrat

Menanggapi hal itu, Ketua MK Suhartoyo mempertanyakan alasan bantuan BLT El Nino dikeluarkan dari anggaran Kemensos. Pertanyaan ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Sektor El Nino itu dikeluarkan apakah itu memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos, atau apakah itu kebijakan setelah pembahasan anggaran,” tanya Suhartoyo.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, bantuan El Nino ada dalam bentuk beras yang disalurkan oleh Bapanas (Badan Pangan Nasional). “Sedangkan BLT dalan bentuk cash disalurkan Mensos,” ungkapnya.

Baca juga :   Jutaan Pekerjaan akan Hilang, Alumni UMY Dituntut Jaga Etika dan Integritas

Dia mengakui ada tambahan anggaran di tengah tahun anggaran 2023, namun sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Namun, di dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran itu ada di dalam perbendaharaan umum negara.

“Itu bisa digunakan saat negara mengalami situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran,” kata Sri Mulyani. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *